Sejumlah kementerian diketahui membelanjakan anggaran hingga miliaran rupiah untuk menggunakan jasa influencer atau pemengaruh. Alasannya, agar penyampaian program prioritas kementerian dapat menjangkau masyarakat luas secara efektif. Namun, di sisi lain, pembelanjaan anggaran dalam jumlah fantastis di tengah efisiensi anggaran pemerintah ini dipertanyakan. Terlebih ada potensi konflik kepentingan di baliknya.
Belanja anggaran negara untuk influencer itu terungkap setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menelisik data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari hasil penelisikan itu, ICW menemukan, di antaranya, delapan kontrak paket kerjasama antara PT RANS Animasi Indonesia milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dengan satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (saat ini Kementerian Kebudayaan) dan tiga Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026.
Pada 2024, misalnya, Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pengadaan bernilai total sekitar Rp 3,9 miliar. Paket tersebut mencakup penayangan video di YouTube RANS Entertainment, penayangan konten bersatuan detik di Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok pada akun @raffinagita1717, serta anggaran terbesar senilai Rp 2,5 miliar yang digunakan untuk kehadiran dalam suatu acara (event attendance).
Adapun KKP mengalokasikan anggaran untuk tiga paket pengadaan jasa influencer pada rentang 2025–2026 dengan nilai total Rp 10,79 miliar. Ketiga paket ini dialokasikan oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp 3,59 miliar), Setditjen Perikanan Budidaya (Rp 3,6 miliar), dan Setditjen Perikanan Tangkap (Rp 3,6 miliar). Ketiga kontrak dari direktorat yang berbeda tersebut memiliki nilai yang relatif seragam di angka Rp 3,6 miliar.
ICW pun mengkritisi pengadaan belanja untuk influencer tersebut. Pasalnya, belanja miliaran rupiah untuk influencer dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang justru memangkas dana transfer ke daerah dan dana desa.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp 306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Beban daerah kian berat pada 2026. Pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah menjadi Rp 693 triliun, berkurang sekitar Rp 171 triliun di bawah proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.
Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) melalui Peraturan Menkeu No 15 Tahun 2026 turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah berkapasitas fiskal sangat rendah, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK.
Dengan realitas tersebut, belanja jasa influencer jelas terindikasi sebagai pemborosan dengan dampak yang tidak terukur, mengingat kementerian terkait telah memiliki biro kehumasan sendiri dengan anggaran yang memadai. Terlebih ketiadaan relevansi yang jelas antara belanja konten dengan Rencana Strategis (Renstra) kementerian.
Hal lain yang dikritisi, penamaan spesifikasi paket yang langsung mengarah pada akun media sosial dan kanal spesifik sehingga membuat proses pengadaan tersebut menutup ruang kompetisi bagi penyedia jasa lain.
Keempat, ICW menyoroti dugaan kuat konflik kepentingan. Hal ini terutama karena tiga kontrak di KKP disepakati setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.
”Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” demikian dikutip dari siaran pers ICW yang dirilis Senin (9/11/2026).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merespons temuan ICW tersebut dengan menyatakan akan menelaah terlebih dahulu ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar di dua kementerian sepanjang 2024–2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penelaahan juga diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK. ”Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Terkait dugaan konflik kepentingan, Budi menyebut institusi terkait perlu mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasilnya.
Sementara itu, merespons temuan ICW, pihak KKP menyampaikan, bahwa kementerian menerima segala kritik dari publik untuk menjadi evaluasi tata kelola komunikasi kementerian.
“Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” demikian dikutip dari siaran pers Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.
Selain itu, KKP menegaskan, pemilihan mitra komunikasi berdasarkan indikator terukur, seperti tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut secara nasional agar penyampaian program prioritas dapat menjangkau masyarakat luas secara efektif.
Pemilihan mitra komunikasi berdasarkan indikator terukur, seperti tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut secara nasional.
Adapun PT Rans Entertainment Indonesia Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Rans Animasi Indonesia, melalui siaran pers yang dipautkan dalam dinding pengumuman situs Bursa Efek Indonesia, menegaskan, total nilai kontrak sebesar Rp 14,7 miliar telah mengacu pada commercial rate card perusahaan yang berlaku umum.
Mereka menjelaskan, nominal tersebut telah mencakup keseluruhan biaya produksi konten, logistik, biaya perjalanan, dan kehadiran influencer dalam acara, sehingga bukan semata harga penayangan konten di sosial media. RANS Entertainment menjelaskan hasil kerjasama dalam kedua kementerian tersebut yang secara kumulatif menghasilkan lebih dari 150 output konten kreatif dengan jangkauan lebih dari 52,6 juta views di kanal digital.
Menyoal tudingan konflik kepentingan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), RANS mengklarifikasi bahwa ekosistem bisnis RANS telah berdiri sejak 2018 dan memiliki rekam jejak panjang.
“Anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan (sudah) sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemenbud dan KKP,” ujar Corporate Secretary Rans Entertainment Chintami Sihombing.
Meski telah dibantah, Dosen Administrasi Publik, Universitas Airlangga, Agie Nugroho Soegiono, melihat dugaan potensi konflik kepentingan di balik kerjasama perlu ditilik. Menurutnya, perlu ada transparansi dalam proses kerja sama tersebut, terutama untuk memastikan tidak ada kepentingan tertentu yang memengaruhi pengambilan keputusan kerjasama maupun pelaksanaannya.
Di luar itu, senada dengan ICW, ia pun mengkritisi pengeluaran miliaran rupiah untuk influencer di tengah kebijakan efisiensi nasional.
”Di saat kita diminta oleh presiden untuk melakukan efisiensi besar-besaran, Rp 14,7 miliar itu saya kira sangat tidak pantas," tegas Agie.
Dari sudut pandang tata kelola komunikasi publik, pelibatan pihak eksternal pun dinilai mencerminkan belum optimalnya fungsi kehumasan internal kementerian. Agie menekankan bahwa setiap lembaga negara telah memiliki biro kehumasan, pranata humas, serta kanal resmi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kebijakan kepada publik. Karena itu, fungsi kehumasan internal semestinya diperkuat dan dioptimalkan, bukan justru mengandalkan figur publik.
Menurutnya, penggunaan figur publik berisiko membuat pesan kebijakan lebih melekat pada sosok yang menyampaikannya daripada lembaga negara yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
Karena itu, efektivitas komunikasi pemerintah semestinya tidak semata diukur dari seberapa luas pesan menjangkau masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana publik memahami kebijakan dan merasakan manfaatnya. Terlebih, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kemanfaatannya.
