Bau Tak Sedap dari Sadap Menyadap, Perspektif Ringan Kriminologi

Ilustrasi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs. (Sumber: KompasTV)

oleh: Nugroho Iman, jurnalis dan Kepala Biro KompasTV Palembang

Selasa malam, 3 November 2026. Bareskrim Polri mendadak mengumumkan sebuah kasus yang menghebohkan publik, yaitu adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden dan beberapa pihak lainnya.

Tersangka pelakunya 3 perwira tinggi aktif di lingkungan Korps Bhayangkara itu. Salah satunya adalah ex Kapolri. Jenderal bintang empat aktif dan menjabat sebagai pejabat sipil negara yang pada akhirnya langsung dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka bukan hanya menyadap kepala negara, tetapi juga diduga menyadap sejumlah tokoh politik, pengusaha, aktivis hingga jurnalis..

Tak lama setelah itu, 5 November, penyidik mengumumkan hal baru. Jumlah tersangka bertambah menjadi 4 orang. Semuanya perwira tinggi di institusi Polri. Mereka adalah Jenderal Polisi LSP selaku mantan Kapolri, Irjen Polisi ASN yang menjabat Kadivkum, lalu Irjen Polisi EHS Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri,  dan terakhir Irjen Polisi SU, mantan Kadiv TIK Polri. 

Para penyidik di Bareskrim Polri sampai saat ini masih melakukan penyidikan dan belum mengumumkan tersangka baru, motif serta modus para pelaku melakukan hal tersebut.

Ada apa di institusi Bhayangkara negeri ini? Mengapa sejumlah perwira tinggi aktif berani melakukan tindakan kriminal yang sedemikan? Menyadap Kepala Negara sendiri yang nota bene adalah atasannya dan tanpa perintah pengadilan atau atas nama hukum. 

Baca Juga: Habiburokhman Sebut Ada Orang Besar di Balik Penyadapan Presiden: Mustahil Hanya Listyo Sigit dkk

Political Crime 

Dalam podcast bersama penulis, Guru Besar Kriminologi UI Prof Adrianus Meliala menyebut tindakan kejahatan yang dilakukan sejumlah perwira tinggi aktif di lingkungan Polri, termasuk yang diduga dilakukan eks Kapolri dan kawan-kawan ini sebagai political crime. Artinya, kejahatan yang dilakukan pejabat publik dengan menyalahgunakan wewenang kekuasaannya demi tujuan politik.  

Siapa yang memerintahkan ex Kapolri dan komplotannya melakukan hal tersebut? Untuk apa? Dan dalam rangka apa? Para penyidik harus bisa perlu mendapatkan jawaban dan harus bisa membuktikan di pengadilan.
    
Prof Adrianus menyebutnya sebagai insubordinasi atau ketidakpatuhan kepada pimpinan tertinggi yaitu presiden. Pembangkangan terhadap tugas pokok dan fungsi utama itu adalah bentuk dari political crime. Targetnya jelas, mengincar atasan para tersangka pelaku, yaitu presiden sebagai korbannya, ditambah sejumlah tokoh lainnya.

Kejahatan ini terjadi dalam sebuah organisasi yang punya hirarki komando kuat. Yaitu organisasi yang perintah atasan tertinggi wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan. Jadi siapa yang mengendalikan komando dalam kasus ini? Siapa yang mengendalikan sumber daya, informasi dan keputusan operasional terhadap penyadapa tersebut. 

Jadi isunya bukan sekedar ketidakpatuhan terhadap atasan yaitu presiden, tetapi ada penggunaan instrumen negara semena-mena untuk kepentingan di luar mandat institusi, dalam hal ini di lingkup institusi kepolisian kala peristiwa itu terjadi. Para tersangka pelaku sudah menggunakan daya upaya dan semua sumberdaya di bawah wewenangnya, merencanakan, beraksi, melakukan sebuah kejahatan terencana terukur dan sistematis.

Motifnya bisa bermacam macam, misalnya ketidaksetujuan terhadap keputusan politik kepala negara atau politisi, hingga bisa jadi muncul motif ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan dari para pengusaha yang disadap dan lain sebagainya. 

Tetapi semua itu bermuara kepada politik. Memanfaatkan, menggunakan daya upaya untuk bergerak mempengaruhi, hingga merebut dan ujungnya mendapat kuasa. Yang diperebutkan dalam konteks political crime ini adalah sesuatu yang bernama informasi berharga kepala negara dan tokoh lainnya.  

Bayangkan kira kira informasi apa yang akan didapatkan dari menyadap kepala negara, tokoh politik, pengusaha? Tentunya publik menduga kebijakan negara dan arah politik negara.Ini yang masih jadi perdebatan publik. 

Jika kepada presiden saja oknum pelaku bisa menyadap pembicaraan, tanpa perintah pengadilan, tanpa kepentingan penyidikan dan alasan hukum lainnya. Bagaimana jika itu terjadi terhadap masyarakat awam? Masyarakat jadi takut bersuara, takut hubungan komunikasi telepon pribadi mereka di sadap, takut mengkritik karena bisa terkena jerat pidana yang digunakan sewenang wenang.

Rasa aman masyarakat terganggu ruang pribadi mengecil dan terancam. Ketakutan yang muncul justru dari tindakan para pengayom masyarakat yang seharusnya melindungi mereka. 

Baca Juga: Megawati Ungkit Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri Lompati 5 Angkatan: Bisa Ambil Hati Jokowi

Kejahatan Kerah Putih 

Dalam kriminologi dikenal salah satu teori White Collar Crime alias kejahatan kerah putih. Terminologi ini dikenalkan oleh Edwin H Sutherland di tahun 1939.  Teori ini dikenalkan lebih dari 70 tahun lalu, tapi rasanya masih relevan sampai sekarang.

Sutherland yang juga dikenal sebagai Bapak Kriminologi menjelaskan, kejahatan ternyata tak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat miskin, tidak berpendidikan dan marjinal. Tetapi ternyata kejahatan bisa juga dilakukan oleh mereka yang berpendidikan, berkuasa dan punya akses kekuasaan.

Awalnya kejahatan adalah salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan korporasi atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan serta kekuasaan di sebuah perusahaan. Tapi kemudian terminologi ini berkembang. Tiga karateristik utama dijabarkan Sutherland dalam kejahatan kerah putih yaitu (1) status sosial pelaku, (2) konteks pekerjaan atau jabatan, dan (3) penyalahgunaan kekuasaan atau akses. 

Dalam kasus penyadapan terhadap presiden, status sosial para tersangka pelaku sangat tinggi. Jenderal bintang empat dan bintang dua kepolisian, bahkan pucuk pimpinan tertinggi dari institusi Polri kala itu.

Unsur kedua, mereka para tersangka pelaku punya jabatan. Ex Kapolri, mantan Kadivkum hingga pernah menjadi Kadiv TIK adalah jabatan jabatan mentereng yang memungkinkan mereka punya wewenang kuasa dan perintah kepada bawahannya. 

Wewenang mereka kemudian digunakan tidak semestinya. Penyadapan yang sebenarnya adalah sebuah proses sah jika dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 258 Undang-Undag Nomor 1 Tahun 2023 / KUHP baru. 

Para tersangka kemudian melanggar aturan, mereka mengakses ilegal tanpa ada perintah hukum (UU), memata-matai kepala negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis hingga jurnalis. Jelas ini abuse of power atas kewenangan yang dimiliki. 

Kepala Biro KompasTV Palembang Nugroho Iman (kiri) berbincang dengan Guru Besar Kriminologi UI Prof Adrianus Meliala dalam sebuah podcast terkait kasus penyadapan terhadap presiden yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. (Sumber: KompasTV)

Dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah Polri, baru kali ini terjadi bahwa mantan Kapolri disangkakan terlibat dalam dugaan proses ilegal penyadapan kepada simbol negara, Presiden. 

Kejahatan kerah putih adalah salah satu kejahatan yang sulit diungkap serta dideteksi pelaku dan tindak kejahatannya. Para pelakunya punya bersatus sosial tinggi, sehingga publik tidak mencurigai. Punya wewenang, sehingga para pelaku bisa berkilah dari tindakan kejahatannya, serta memiliki jabatan dan kekuasaan untuk bisa mengatur. Bahkan lebih dari itu, para pelaku kejahatan ini juga menguasai segala sumber daya untuk menjadikannya cover atas kejahatan yang dilakukan.

Beban Mental dan Penegakkan Hukum

Beban moril dan mental para personel Polri yang berjumlah hampir 500 ribu orang sedikit banyak tentu terganggu akibat kasus ini. Kepercayaan diri para personel dalam menjalankan tugas saat ini sedikti gamang, terdampak kasus.

Bayangkan berapa banyak anggota Polri yang pernah merasakan dipimpin, dibimbing, hingga dibantu oleh para tersangka dalam tugas dan karir mereka? Apa yang mereka rasakan saat ini? Bagaimana kepatuhan junior kepada senior mereka? Dan lain sebagainya.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto wajib menjaga kesiapan mental dan moral para Bhayangkara negara. Terlebih lagi dinamika sosial masyarakat akhir-akhir ini yang menghangat dengan sejumlah isu seperti penanganan karhutla, kenaikan harga, hingga upaya pemakzulan. 

Penegakkan hukum kepada para tersangka dilakukan dengan tegas di pengadilan yang jujur dan jernih. Proses penegakkan hukum harus transparan agar publik terjelaskan terang benderang.

Modus harus dicari, motif harus digali. Kapolri Jenderal Suyudi dan para penyidik harus bisa mengungkap apa niat para tersangka pelaku. Apa dan bagaimana rencana mereka? Siapa yang menggunakan infomasi hasil penyadapan tersebut. Dan untuk apa serta demi kepentingan (si)apa? 

Polri memang sudah punya mekanisme internal dalam menertibkan para personelnya yang melanggar. Ada sidang kode etik, sidang internal Polri, dan sejumlah mekanisme lainnya hingga pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Marwah kepolisian harus tetap dijaga, terutama jika pelakunya adalah mereka yang memiliki jabatan serta pangkat tinggi di kepolisian  

Kewenangan personel Polri harus digunakan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, bahkan menjaga negara serta kehormatan institusi, bukan untuk kepentingan pribadi dan mengabdi kepada sekelompok tertentu. Bahkan digunakan untuk menakut nakuti warganya. 

Baca Juga: Jimly Bicara soal Kerenggangan Solo-Hambalang, Kaget Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Presiden

Mengembalikan marwah Polri dan kepercayaan masyarakat mendesak dilakukan. Termasuk yang terpenting memperbaiki sistem yang bekerja di dalamnya. Sehingga pengejawantahan motto polisi yakni Rastra Sewakottama atau Abdi Utama bagi Nusa Bangsa jangan berakhir sebagai motto saja. 

Masyarakat harus merasa aman, tidak takut disadap, tidak takut menjadi korban kejahatan, nyaman jika mengadukan masalah hukum kepada polisi dan bukan sebaliknya. 
    
Para pelaku di kejahatan kerah putih biasanya wangi, berparfum dan harum. 
Tetapi bau kejahatannya tetap tak sedap, terlebih di kasus sadap menyadap.

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely 
-Lord Acton-

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV