jpnn.com, JAKARTA - Penerapan grading atau penilaian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus membuat pembinaan terhadap pengelola dapur lebih terarah.
BACA JUGA: Ada Info Penting soal Gaji Pengawas SPPG, Simak Penjelasan BGN
Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha mengatakan penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur.
Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perbaikan di setiap dapur.
BACA JUGA: Ini Pertumbuhan Sektor Ekonomi yang Didorong MBG hingga KDMP
"Grading dapur MBG, selain bermanfaat untuk memaksimalkan pengawasan tata kelola, langkah ini juga bisa mengoptimalkan pembinaan dapur MBG," kata Rahman dalam keterangannya.
Menurut dia, hasil grading dapat menjadi landasan bagi BGN untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPPG.
BACA JUGA: Perkuat Komitmen Anti-Korupsi, BGN Rekrut 2 Pejabat KPK
Pemetaan tersebut memungkinkan identifikasi masalah dilakukan secara lebih akurat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
"Optimalisasi pembinaan dapur ini meliputi pemetaan masalah secara skurat, intervensi pembinaan yang akan lebih tepat sasaran, evaluasi Efektivitas SOP, pembuatan standarisasi mutu, dan penyusunan materi pelatihan yang kontekstual," kata Rahman.
Melalui pendekatan tersebut, BGN diharapkan dapat mengetahui aspek operasional yang perlu diperbaiki, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), mutu pelayanan, hingga kompetensi pengelola dapur.
Hasil penilaian juga dapat menjadi acuan untuk menentukan bentuk pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan setiap SPPG.
Adapun BGN menyiapkan penerapan grading secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap awal, penilaian diprioritaskan terhadap dapur MBG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
Sejumlah indikator akan menjadi dasar penilaian, terutama ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang keamanan pangan.
BGN juga akan melihat kesesuaian kapasitas produksi dengan fasilitas fisik yang dimiliki dapur, termasuk jumlah kompor dan ketersediaan alat pendingin makanan.
Aspek tersebut penting untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani sebanding dengan kemampuan produksi dan fasilitas dapur.
Dengan begitu, operasional SPPG tidak hanya mengejar jumlah layanan, tetapi juga memperhatikan kemampuan menjaga kualitas dan keamanan makanan.
Untuk memastikan hasil penilaian mencerminkan kondisi sebenarnya, penetapan grading akan dilakukan langsung oleh BGN Pusat melalui pemantauan lapangan.
Mekanisme ini diharapkan menghasilkan evaluasi berdasarkan kondisi riil operasional, bukan semata-mata pemenuhan persyaratan administratif.
Penerapan grading pun menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang lebih terukur dan terstandarisasi.
Pengawasan yang disertai pembinaan berbasis hasil penilaian diharapkan dapat mendorong setiap dapur meningkatkan kualitas operasionalnya, sehingga pelayanan kepada penerima manfaat berjalan lebih optimal. (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamendagri Ribka Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Malut, dan Tanah Papua
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
