Jumlah Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Sudah Lebihi Syarat

detik.com
2 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut ketentuan minimum anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memenuhi syarat minimal. Syarat minimal anggota DPR untuk mengajukan HMP adalah 25.

"Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu," kata Khozin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Untuk jumlah yang ingin mengajukan HMP per Selasa (10/11) Khozin menyebut sudah lebih dari 50 anggota. Tapi yang terpenting, kata dia, syarat minimal 25 anggota DPR telah terpenuhi.

"Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. nggak butuh banyak," ucapnya.

Baca juga: Mardani: Usulan HMP Terkait Gibran Terus Bertambah, Surat Diserahkan Siang Ini

Khozin mengatakan perihal mengajukan HMP ini merupakan panggilan hati nurani. Hal itu agar polemik ijazah Gibran ini bisa segera diselesaikan.

"Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan," sebutnya.

Baca juga: Seluruh Anggota PDIP di DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

Untuk diketahui, pengajuan usul Hak Menyampaikan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR.

Pasal 191
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.




(ial/dwr)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PKS Tunjuk Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid Jadi Wakil Ketua MPR
• 16 jam laludetik.com
thumb
Bakom Bantah Gibran, Presiden tak Sarankan Berjuang di PTUN
• 8 jam lalurepublika.co.id
thumb
Ricuh Demo di Yogyakarta: 106 Orang Ditangkap Polisi, 6 Molotov dan Sajam Disita
• 7 jam laluharianfajar
thumb
IHSG Dibuka Menguat 0,26 Persen, Perubahan Metodologi HSC Jadi Sorotan
• 4 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Pendapatan Fast Food Indonesia (FAST) Tumbuh 16 Persen, Rugi Bersih Menyusut
• 19 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.