Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan Listyo Sigit tetap akan menjalani sidang etik karena masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.
Terkait susunan majelis sidang, Isir mengatakan penentuannya menjadi kewenangan Kapolri.
“Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” Isir kepada wartawan dikutip, Rabu (11/11).
Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo Sigit dalam proses penegakan etik tersebut.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, anggota KKEP wajib memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Sementara itu, sidang etik terhadap tiga terduga pelanggar lainnya belum dapat digelar karena masih menunggu pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” tuturnya.
Isir memastikan seluruh anggota yang diduga melanggar kode etik, termasuk Listyo Sigit, tetap akan diproses melalui sidang KKEP.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11). Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela. Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.
Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
