BANDUNG, KOMPAS — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung bersuara terkait rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan seluruh ijazah sekolahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Rocky, orang yang memahami hukum seharusnya menaati regulasi dan putusan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Rocky saat ditemui di sela kegiatan peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Juang, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Kepala Polri Jenderal Suyudi Arie Seto secara langsung meluncurkan Poliran. Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Rocky mengatakan, semua jalur hukum terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tersedia dan ditempuh. Menurut dia, proses tersebut juga telah menghasilkan kesimpulan.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 dalam sengketa persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan Denny Indrayana dkk.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Pertimbangan MK tersebut kemudian disusul putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
“Kalau sudah putusan semacam itu, orang yang mengerti hukum ya taati saja, kan. Semua diatur lewat regulasi. Jadi ikuti saja,” tegas Rocky.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana diberitakan Kompas.id pada Selasa (10/11/2026), menilai tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.
Menurut Yusril, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait yang bersifat final dan mengikat.
Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga menempatkan Gibran pada dua pilihan, yakni mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan di parlemen.
”Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk menggugurkannya. Sementara itu, putusan kasasi MA juga sudah final,” kata Yusril.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menunjukkan semua ijazah sekolah miliknya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menempuh mekanisme peninjauan kembali lewat Mahkamah Agung. Ia mengklaim upaya tersebut berdasarkan saran dari Presiden Prabowo Subianto.
”Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
