Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan sebanyak 14 anggota fraksi dari partainya menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Dari Fraksi PDI perjuangan pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota," kata Dolfie dalam rapat bersama pimpinan DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
PDIP berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
PDIP menegaskan setiap jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), wajib memenuhi konstitusi sesuai perundang-undangan.
"Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945 sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Dolfie.
PDIP menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luberjurdil.
"Pemilihan Presiden dan wakil presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung bebas rahasia jujur dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan," ujar dia.
Adapun 14 anggota DPR fraksi PDIP tersebut, yakni:
1. Harris Turino,
2. Bonnie Triyana,
3. I Wayan Sudirta,
4. Andreas Edi Susetyo,
5. Dede Indra Permana,
6. Sturman Panjaitan,
7. Selly Gantina,
8. TB Hasanuddin,
9. Sofyan Tan,
10. Ina Amania,
11. I Nyoman Parta,
12. Mufti Anam,
13. Edi Purwanto,
14. Adian Napitupulu.
Gibran Sampaikan Niat Mundur
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya saat menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung selama 2,5 jam. Kepada Prabowo, Gibran menyampaikan pengunduran dirinya terkait dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazahnya.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo Hadi.
