Pemerintah Ukraina mengklaim telah menangkap seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tawanan perang setelah direkrut oleh militer Rusia untuk bertempur melawan Ukraina. Penangkapan ini terjadi di tengah dugaan meningkatnya perekrutan warga Indonesia oleh Rusia.
WNI yang ditangkap adalah pria berusia 49 tahun asal Pulau Jawa. Otoritas di Ukraina mengungkap itu dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk mengikuti operasi serangan militer Rusia. Dia mencapai wilayah yang dikuasai Ukraina setelah kelompoknya diserang menggunakan drone.
Menurut proyek pemerintah Ukraina, I Want to Live, pria tersebut kemudian ditangkap oleh pasukan Ukraina.
Proyek tersebut menyebut sebanyak 283 warga Indonesia direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia dalam sembilan bulan pertama 2026. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ketika perekrutan warga Indonesia tercatat tidak lebih dari 10 orang, demikian dikutip dari The Guardian.
Terkait kabar tersebut Kemlu RI belum memberikan keterangan sampai berita ini disampaikan. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait dugaan perekrutan tersebut.
Rusia sebelumnya juga dilaporkan merekrut warga negara asing untuk memperkuat pasukannya dalam perang melawan Ukraina. Pada Februari 2026, badan intelijen Kenya melaporkan lebih dari 1.000 warga negaranya telah dibujuk untuk bergabung dengan militer Rusia.
Sejumlah warga dari negara-negara Afrika, termasuk Kenya, Uganda, dan Afrika Selatan, juga dilaporkan direkrut untuk bertempur di garis depan. Praktik serupa turut menyasar warga Yaman dan sejumlah negara lainnya.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meminta Rusia memastikan tidak ada WNI yang direkrut ke dalam militernya. Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan kematian seorang WNI yang bertugas bersama militer Rusia pada Oktober 2026. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah telah meminta Moskow mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah perekrutan WNI.
