Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada Rabu, 11 November 2026.
Saan menyebut, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP terhadap Gibran.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan.
Menurut Saan, pimpinan DPR telah menerima berkas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI," katanya.
DPR Ungkap Dasar Pengajuan HMP terhadap GibranSaan menjelaskan, materi HMP yang diajukan para anggota DPR mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Pasal tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Dalam kasus Gibran, para pengusul secara khusus menggunakan dasar dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka Hak Menyatakan Pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," jelas Saan.
Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti Gibran terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Dugaan tersebut masih harus melalui proses pembahasan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Saan Pastikan Usulan HMP Diproses Sesuai Aturan
