Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait rencana mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rencana tersebut mencuat di tengah polemik keabsahan ijazah pendidikan putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu.
“Kami lihat saja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran telah melakukan pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengutarakan rencana pengunduran dirinya sebagai wapres kepada kepala negara.
Bahlil mengaku tidak mengetahui apa saja hal yang dibahas Prabowo bersama Gibran tadi pagi. Sebab. ia tak ada dalam pertemuan tersebut.
“Jadi kami tidak tahu secara pasti apa yang dibicarakan dan tadi juga belum ada penjelasan. Jadi, mohon maaf untuk sementara belum ada informasi,” ujarnya.
Tak hanya Bahlil, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut tidak mengetahui secara persis perbincangan antara Prabowo dan Gibran.
“Kami ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan, teman-teman di Senayan juga sama. Tapi pada prinsipnya kami ingin menghormati proses dan kami akan kembali pada konstitusi,” ucap AHY dalam kesempatan yang sama.
Dia mengatakan, Partai Demokrat ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik. AHY menyampaikan Demokrat terus berkomunikasi dengan fraksi partai lainnya di parlemen.
“Tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kami tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini,” katanya.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga mengatakan dirinya menunggu perkembangan informasi yang ada. “Apa pun yang terjadi perkembangannya kami pada posisi menunggu,” ucapnya.
Dia menuturkan, sikap partai terkait polemik ini bergantung pada suara di DPR. Sebab, meski kedudukannya sebagai ketua umum, Cak Imin tetap menunggu masukan dari fraksi.
“Kami menunggu konsolidasi antar fraksi, kami menunggu kabar dari fraksi,” katanya.
Gibran Berniat MundurMenteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga menyatakan niat untuk mengundurkan diri.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Prasetyo menyebut pertemuan antara Gibran dan Prabowo dilakukan selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan saran terhadap Gibran terkait persoalan masalah yang membelitnya.
Prasetyo juga menyampaikan informasi yang menyatakan bahwa Prabowo menolak pengunduran diri Gibran tidaklah benar.
“Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya.
Dia menyebut Prabowo menghormati proses hukum dan mempersilakan Gibran untuk dapat membuktikannya melalui peradilan tata usaha negara.
