Pantau - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan bahwa proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus tetap berjalan selama belum ada pengunduran diri secara resmi.
Indrajaya menyatakan bahwa niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan mekanisme konstitusional yang sedang ditempuh DPR.
Pernyataan tersebut disampaikan Indrajaya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026), menyusul informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya.
Menurutnya, penyelesaian polemik tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik.
PKB Minta Proses Konstitusional Tidak Dihentikan karena Niat MundurIndrajaya menjelaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan pribadi yang harus dilakukan melalui prosedur resmi.
Sementara itu, HMP merupakan mekanisme kelembagaan DPR yang pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan konstitusi.
Ia menilai kedua mekanisme tersebut memiliki kedudukan berbeda sehingga pernyataan niat mengundurkan diri tidak otomatis menghentikan proses yang sedang berlangsung.
Indrajaya meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik maupun pribadi.
Menurutnya, seorang pemimpin harus menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menghadapi situasi politik yang menyangkut kehormatan jabatan dan kepercayaan masyarakat.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” katanya.
DPR Soroti Mekanisme Penggantian Wakil Presiden dalam UUD 1945Indrajaya mengatakan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan aturan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong.
Indrajaya menilai keberadaan mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum apabila pengunduran diri wakil presiden benar-benar dilakukan.
Ia juga meminta polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran segera memperoleh penyelesaian yang jelas melalui jalur konstitusional.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.
Gibran Disebut Sampaikan Niat Mundur kepada Presiden PrabowoSebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prasetyo, penyampaian niat tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian sejumlah pihak.
Indrajaya menegaskan bahwa selama pengunduran diri belum dilakukan secara resmi, mekanisme HMP tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia.
