Mahfud Sebut Mundur Jadi Jalan Terhormat bagi Gibran, Ini Alasannya

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik politik yang berkembang.

Menurut Mahfud, mundurnya Gibran akan menjadi jalan keluar yang lebih cepat dan tidak menimbulkan gejolak politik berkepanjangan dibandingkan harus melalui mekanisme pemakzulan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud.

Ia menilai, proses pemakzulan berpotensi kembali memanaskan situasi politik.

Sebab, mekanisme tersebut akan membuka ruang bagi berbagai persoalan dan latar belakang yang menjadi dasar munculnya tuntutan pemberhentian Gibran untuk diperdebatkan secara terbuka.

Mahfud berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik baru yang justru memperpanjang kegaduhan di tengah masyarakat.

“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu,” tuturnya.

Meski mendorong Gibran mundur, Mahfud menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak boleh dihentikan begitu saja selama belum ada keputusan resmi pengunduran diri dari Wakil Presiden.

Menurutnya, langkah politik melalui hak menyatakan pendapat yang mulai bergulir di DPR tetap harus dilanjutkan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.

“Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses,” ucapnya.

Mahfud menjelaskan, apabila surat pengunduran diri Gibran disampaikan ketika proses pemakzulan masih berlangsung, mekanisme pemberhentian dapat dialihkan melalui jalur pengunduran diri.

Dengan demikian, proses pemakzulan tidak perlu diteruskan apabila Gibran secara resmi memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden.

“Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyoroti wacana yang menginginkan pemberhentian Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Presiden Gibran.

Ia menilai gagasan tersebut terlalu jauh karena persoalan yang dipersoalkan terhadap Gibran tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan Prabowo.

Mahfud bahkan menduga wacana pemberhentian keduanya justru dapat menghambat proses politik yang sedang berjalan terhadap Gibran.

“Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya,” katanya.

Mahfud menegaskan, Prabowo tidak memiliki persoalan terkait keabsahan ijazah seperti polemik yang menyeret nama Gibran.

Ia menyebut riwayat perjalanan karier Prabowo menunjukkan bahwa dokumen pendidikannya selama ini telah digunakan dalam berbagai keperluan administratif.

“Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan.

Prasetyo mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana. []