Pantau - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang kebijakan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena dinilai berpotensi merugikan mitra, penerima manfaat, serta tenaga kerja.
Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan setiap perubahan kebijakan harus melalui analisis mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyono di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, kebijakan baru BGN perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, termasuk keberlangsungan operasional SPPG dan nasib relawan yang telah direkrut.
"Kebijakan baru ini mestinya dari BGN harus ada analisa khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah seperti mitra, penerima manfaat, dan relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan," katanya.
Pemkab Batang Soroti Kerugian Mitra dan Relawan SPPGSuyono menilai perubahan kebijakan terkait pengelolaan SPPG berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para mitra pelaksana program.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan pengelola SPPG, tetapi juga para relawan yang sebelumnya telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Ia menyoroti adanya tenaga kerja yang harus diberhentikan akibat perubahan ketentuan operasional.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan salah satu tujuan pelaksanaan program yang diharapkan turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Suyono yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Program MBG Kabupaten Batang menyebut terdapat sekitar 81 SPPG di wilayahnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang berdampak pada pemutusan tenaga kerja dapat menambah jumlah pengangguran baru di daerah.
Penghentian Sementara SPPG Dinilai Rugikan Anak Penerima MBGSelain persoalan ketenagakerjaan, Suyono menyoroti kebijakan penghentian sementara operasional SPPG yang dinilai dapat dilakukan akibat masalah administrasi.
Menurutnya, penghentian sementara atau suspend tanpa kepastian waktu penyelesaian berpotensi mengganggu penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Ia mengatakan sejumlah anak yang sebelumnya menerima MBG kini mempertanyakan kapan program tersebut dapat kembali berjalan.
"Anak-anak yang tadinya sudah menerima program MBG kini justru menagih, kapan bisa menerima MBG lagi karena mereka merasa sudah merasakan manfaatnya khususnya di pondok-pondok," katanya.
Suyono menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan operasional dapat berdampak langsung terhadap anak-anak yang telah merasakan manfaat program.
Karena itu, ia meminta BGN mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan kepada penerima manfaat ketika menetapkan kebijakan terkait operasional SPPG.
BGN Diminta Lakukan Kajian Langsung di LapanganPemerintah Kabupaten Batang mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan atau menerapkan perubahan kebijakan yang memengaruhi operasional SPPG.
Suyono menekankan bahwa pengambilan keputusan tidak seharusnya hanya berdasarkan pertimbangan administratif tanpa melihat kondisi pelaksanaan program di daerah.
"Oleh karena itu, kami menekankan agar ke depannya setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan sepihak melainkan melalui kajian langsung di lapangan," katanya.
Menurutnya, kajian langsung diperlukan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap mitra, tenaga kerja, dan penerima manfaat.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan MBG.
SPPG Aktif Diingatkan Jaga Standar Gizi dan SOPDi tengah sorotan terhadap kebijakan baru BGN, Suyono juga meminta seluruh SPPG yang masih beroperasi tetap menjaga kualitas pelayanan.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, kualitas gizi makanan harus tetap diperhatikan, termasuk penyediaan susu dan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang.
Pengelola SPPG juga diminta memastikan makanan yang disalurkan sesuai dengan tujuan program dalam mendukung pemenuhan gizi anak.
Suyono berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan dengan memperhatikan kualitas layanan, keberlangsungan tenaga kerja, dan upaya pencegahan stunting.
Pemerintah Kabupaten Batang meminta BGN menjadikan kondisi di lapangan sebagai pertimbangan utama agar kebijakan pengelolaan SPPG tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam program.
