Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, membahas nasib pelayanan pertanahan di tiga provinsi yang telah terhenti selama 14 bulan. Ketiga provinsi tersebut yakni Riau, Banten, dan Papua.
Penghentian sementara (moratorium) pelayanan pertanahan dilakukan karena ketiganya belum memenuhi target minimal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.
Nusron menjelaskan, moratorium tersebut diberlakukan sejak 22 September 2025. Kebijakan itu membuat pelayanan sertifikat tanah di lokasi yang bersangkutan, khususnya yang belum memenuhi ketentuan LP2B, tidak dapat diproses.
"Selama ini, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah di lokasi tersebut. Ini kejam kami," ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, moratorium tersebut telah berlangsung sekitar 14 bulan. Kondisi ini turut menimbulkan persoalan di daerah, termasuk keluhan dari pengembang properti yang membutuhkan kepastian pelayanan pertanahan.
"Sudah 14 bulan. Karena kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari. Kami melakukan moratorium itu," ungkapnya.
Nusron pun meminta keputusan pemerintah apakah pelayanan pertanahan di lokasi non-LP2B di ketiga provinsi tersebut dapat kembali dibuka. Pasalnya, secara nasional capaian perlindungan LP2B sudah melampaui target pemerintah.
Berdasarkan data terakhir per 10 November 2026, capaian LP2B nasional mencapai 87,98%, atau lebih tinggi dari target minimal 87%. Dengan demikian, pemerintah menghadapi kondisi ketika target nasional sudah terpenuhi, tetapi masih ada sejumlah daerah yang belum mencapai target tersebut.
Tiga provinsi yang masih di bawah target yakni Riau dengan capaian 76,24%, Banten 84,73%, dan Papua 78,02%.
Menurut Nusron, rendahnya capaian di Riau disebabkan sebagian besar tutupan lahannya berupa perkebunan sawit. Sementara di Banten, sejumlah wilayah telah memiliki izin pembangunan non pertanian, termasuk untuk perumahan dan industri.
Adapun di Papua, pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan capaian melalui pencetakan sawah baru.
Zulhas Buka Peluang Moratorium Dicabut
Menanggapi laporan tersebut, Zulhas menyebut pemerintah perlu segera mengambil keputusan agar persoalan pelayanan pertanahan yang sudah berlangsung lama tidak terus berlarut-larut.
Ia menilai, karena target perlindungan sawah secara nasional sudah terpenuhi, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerima capaian tersebut meskipun masih ada tiga provinsi yang belum mencapai angka 87%.
"Secara nasional sudah 87%, tapi ada 3 daerah yang belum cukup. Tetapi kalau dijumlah, nasional sudah 87%. Nanti kita minta pendapat, apa kita putuskan saja sudah, ya," kata Zulhas dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka kembali aktivitas pelayanan pertanahan yang selama ini terhambat.
"Kalau kita putuskan, artinya Pak Nusron sudah bisa ada kepastian hukum, sudah moratorium bisa dicabut, ya. Mungkin nanti di catatan kita tambahkan, kalau untuk daerah yang tiga itu, kita haruskan menambah lagi, tapi diputus dulu, sehingga dia bisa bekerja dengan baik," ujarnya.
Meski demikian, keputusan tersebut masih perlu mempertimbangkan aspek hukum dan pengawasan. Nusron mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan tersebut.
Langkah itu dilakukan agar keputusan yang diambil pemerintah memiliki landasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Nusron berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pelayanan pertanahan di daerah tidak terus terhambat.
(wur)
