Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengungkapkan sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut serta dalam usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan ini disampaikan Putri lantaran dalam penyampaian usulan, Fraksi PAN disebut hanya ada 1 orang, yakni Sarifuddin Sudding.
“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Putri menegaskan bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.
“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Putri juga menekankan pentingnya menjaga agar dinamika politik yang berkembang tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, supremasi hukum dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan dalam menyikapi setiap persoalan nasional.
Fraksi PAN, lanjut Putri, akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP serta mengikuti proses kelembagaan yang berlangsung di DPR RI.
Ia berharap setiap proses yang berjalan dapat memberikan kepastian dan menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi serta konstitusi di Indonesia.
