DPR RI akan menindaklanjuti pengajuan usul Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden melalui mekanisme rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) besok.
Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI mengatakan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan dukungan minimal anggota DPR.
Berdasarkan dokumen yang telah direkap dan ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Jumlah itu sudah melewati ketentuan minimal, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Dengan demikian, dari sisi persyaratan jumlah anggota maupun keterwakilan lintas fraksi, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan.
Selanjutnya, Pimpinan DPR akan memroses usulan tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum dibawa ke rapat paripurna.
“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul Hak Menyatakan Pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami Bamuskan,” ujarnya.
Dia menyebut, rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis besok sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, sebelum agenda tersebut diteruskan ke paripurna, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahasnya dalam rapim dan Bamus.
“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi, di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” tutur Saan.(faz/rid)
