Pantau - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap sekitar 3.600 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) setelah menemukan sekitar 50 persen di antaranya tidak aktif serta adanya pihak yang menjalankan layanan perjalanan umrah tanpa izin resmi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban tersebut dilakukan untuk membenahi data dan memastikan legalitas penyelenggara layanan haji dan umrah di Indonesia.
Dahnil menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, pendataan ulang tidak hanya menyasar PPIU, tetapi juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
“Kami sedang melakukan pendataan ulang dalam rangka penertiban. Dari 3.600 PPIU, sekitar 50 persen tidak aktif. Kemudian, ada juga yang berlaku sebagai PPIU, tetapi tidak memiliki izin,” kata Dahnil.
Kemenhaj Temukan Sekitar 1.800 PPIU Tidak AktifDahnil mengungkapkan bahwa sekitar separuh dari 3.600 PPIU yang tercatat dalam data pemerintah diketahui tidak lagi aktif menjalankan kegiatan.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1.800 penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Selain menemukan penyelenggara yang tidak aktif, Kemenhaj juga mengidentifikasi pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sebagai PPIU tanpa memiliki izin resmi.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk melakukan pembenahan dan verifikasi ulang terhadap data penyelenggara.
Pendataan dilakukan untuk memastikan status operasional dan legalitas pihak-pihak yang bergerak dalam pelayanan perjalanan ibadah umrah.
Kemenhaj juga memasukkan lembaga bimbingan ibadah haji dan umrah dalam proses penertiban tersebut.
Kemenhaj Belum Buka Perizinan Baru untuk Travel UmrahDahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah hingga kini belum menerbitkan izin baru bagi PPIU.
Pemerintah juga belum membuka proses pembayaran terkait permohonan perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Menurutnya, kementerian akan terlebih dahulu menyelesaikan pembenahan serta verifikasi data sebelum kembali membuka layanan permohonan izin.
“Jadi, sampai hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami ingin membereskan dulu data-datanya. Setelah selesai, baru izin dibuka kembali,” ujarnya.
Dengan demikian, proses penerbitan izin baru akan menunggu penyelesaian pendataan ulang yang sedang dilakukan pemerintah.
Dahnil menekankan pentingnya pembenahan data agar penyelenggaraan layanan perjalanan ibadah umrah dapat berjalan sesuai ketentuan.
Masyarakat Diingatkan Waspadai Penipuan Perizinan UmrahDahnil mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mengurus atau telah memperoleh izin PPIU dari Kemenhaj.
Peringatan tersebut terutama ditujukan terhadap pihak yang meminta sejumlah uang dengan alasan pembayaran pengurusan izin penyelenggara perjalanan umrah.
Menurutnya, klaim mengenai penerbitan izin baru maupun pembayaran perizinan perlu diwaspadai karena kementerian belum membuka layanan tersebut.
Dahnil meminta masyarakat tidak menyerahkan pembayaran kepada pihak yang mengatasnamakan proses perizinan PPIU tanpa kepastian resmi.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan akibat dugaan penipuan pengurusan izin untuk segera melapor kepada pihak berwenang di lingkungan Kemenhaj.
“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.
Korban Dugaan Penipuan Diminta Melapor ke KemenhajKemenhaj membuka jalur pelaporan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan penipuan terkait pengurusan izin PPIU.
Dahnil menyebut laporan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.
Pelaporan tersebut diperlukan agar dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan perizinan dapat ditindaklanjuti oleh kementerian.
Sementara itu, proses pendataan ulang terhadap PPIU, KBIHU, dan KBIH masih menjadi prioritas sebelum layanan perizinan kembali dibuka.
Kemenhaj menegaskan bahwa pembenahan dan verifikasi data penyelenggara harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mendukung penertiban layanan haji dan umrah.
