Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik dan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR. Hal ini menjadi langkah nyata dalam merespons berbagai persoalan ketatanegaraan yang tengah berkembang.
Terkait usulan ini, Putri menjelaskan bahwa Fraksi PAN memandang penggunaan hak-hak konstitusional DPR merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan parlemen. Oleh karena itu, setiap langkah politik yang ditempuh harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR," ujar Putri pada keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Putri Zulkifli Hasan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur secara resmi. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, lembaga DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pihaknya harus memastikan bahwa setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.
Menambahkan keterangannya mengenai proses tersebut, Putri kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan dan prosedur.
"Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Putri turut menyoroti pentingnya menjaga agar dinamika politik yang berkembang saat ini tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Baginya, supremasi hukum dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan nasional.
Fraksi PAN, lanjut Putri, akan terus mencermati secara saksama perkembangan pembahasan usulan HMP. Mereka juga berkomitmen untuk terus mengikuti proses kelembagaan yang kini berlangsung di DPR RI.
Ia berharap setiap proses yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian kehidupan demokrasi serta konstitusi di Indonesia.
(prf/ega)
