BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Korban dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan dosen Universitas Lampung berinisial RF akhirnya melapor ke Polda Lampung. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung kini mendampingi korban dan mendesak penyidik segera mengusut kasus tersebut, sementara pemeriksaan internal kampus sebelumnya menemukan adanya unsur kekerasan seksual dan pelanggaran.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Prabowo Pamungkas mengatakan, korban dan keluarganya telah datang ke kantor LBH untuk meminta pendampingan hukum atas kasus tersebut. Korban juga telah melaporkan kasus itu ke Polda Lampung sejak Senin (9/11/2026).
Saat ini, LBH melakukan pendampingan hukum dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Tim advokasi telah menerima pengaduan, meminta informasi, serta mengidentifikasi langkah hukum lebih lanjut.
“Kami juga memastikan bahwa proses pendampingan dilakukan dengan prinsip keberpihakan kepada korban, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi,” kata Prabowo saat dikonfirmasi dari Bandar Lampung, Rabu (11/11/2026).
LBH Bandar Lampung mendorong agar penanganan perkara ini berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni mekanisme penegakan hukum pidana dan mekanisme penanganan pelanggaran administratif di lingkungan Universitas Lampung.
”Pada aspek pidana, kami mendorong penyidik di Polda Lampung segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dengan memeriksa berbagai pihak, termasuk dosen yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual,” tegasnya.
Menurut dia, pengusutan kasus tersebut harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia menilai, keterangan korban dan bukti percakapan melalui pesan WhatsApp dapat menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.
LBH juga mengupayakan agar korban mendapat pendampingan dari ahli untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologisnya. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bagian dari bukti pendukung sekaligus melengkapi keterangan ahli.
Selain penegakan hukum, LBH juga mendesak pihak kampus melakukan penanganan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan administratif yang tegas sesuai ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Prabowo berpendapat, proses pemeriksaan di internal kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghambat proses penegakan hukum pidana. Sebaliknya, proses pidana juga tidak boleh menghilangkan kewajiban institusi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.
Hingga saat ini, LBH Bandar Lampung masih membuka posko pengaduan bagi korban lain yang mengalami kasus serupa dan ingin menempuh upaya hukum.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung untuk menyampaikan pengaduan kepada LBH Bandar Lampung. Kami juga ingin menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual tidak boleh dibatasi hanya pada satu pengaduan apabila terdapat informasi atau dugaan korban lain yang relevan untuk ditelusuri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Pol) Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, laporan terkait dugaan kekerasan seksual di Universitas Lampung masih dalam tahap penyelidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.
Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan dari korban dan kuasa hukumnya serta mengumpulkan barang bukti. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari pihak Unila untuk mendukung proses penyelidikan.
Kasus dugaan pelecehan tersebut mencuat ke publik setelah korban mengungkapkan peristiwa yang dialaminya melalui media sosial. Dalam unggahannya, korban menyebut dugaan pelecehan terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu, korban masih berstatus mahasiswi program pascasarjana Unila.
Peristiwa tersebut terjadi ketika korban datang bersama seorang teman ke ruangan dosen untuk meminta tanda tangan bagi keperluan berkas akademik. Namun, menurut penuturan korban, dosen tersebut justru melontarkan perkataan yang membuatnya tidak nyaman.
Saat teman korban keluar ruangan untuk memperbaiki berkas yang salah, korban mengaku dosen tersebut mulai melakukan tindakan fisik yang membuatnya tidak nyaman, seperti memegang pipi dan mengelus telinganya.
Tidak berhenti di situ, menurut penuturan korban, dosen tersebut menutup pintu ketika ia hendak meninggalkan ruangan. Korban mengaku kemudian dipeluk, kedua pipinya dipegang, dan keningnya dicium. Atas perlakuan itu, korban langsung mendorong dosen, menyampaikan keberatan, lalu buru-buru keluar dari ruangan.
Saat dikonfirmasi, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung menyatakan masih mendalami kasus dugaan pelecehan yang melibatkan dosen berinisial RF. Dari hasil pemeriksaan internal, tim menemukan adanya perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual dan pelanggaran yang diduga dilakukan terlapor terhadap korban saat masih menjadi mahasiswi.
“Terkait dengan terlapor (RF), kami sudah melakukan pemeriksaan. Di sini, Satgas PPKPT bukan aparat penegak hukum untuk menyatakan pelaku bersalah atau tidak. Tapi, kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual,” kata Sukarmin selaku Tim Advokasi Unila yang juga anggota Satgas PPKPT Unila saat ditemui di Universitas Lampung, Senin (9/11/2026).
Secara internal, kata Sukarmin, Satgas PPKPT melakukan pemeriksaan sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam aturan tersebut, tindak kekerasan yang dimaksud antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi.
Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, Satgas PPKPT juga menemukan adanya unsur pelanggaran yang diduga dilakukan dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Secara internal, dosen yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif.
Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berada di tingkat pimpinan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. “Kami tidak spesifik mengatakan ringan, sedang, atau berat. Yang jelas, sudah terjadi pelanggaran dan ada sanksinya. Secara normatif, sanksi terberat adanya pemecatan,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya juga akan memberikan perlindungan dan pendampingan jika korban berencana melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
“Kami persilakan korban melakukan proses hukum di luar proses yang sudah kami lakukan. Jadi, dari Satgas PPKPT ini jelas, korban sudah kami berikan perlindungan dan hak-haknya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung Budi Sutomo menyatakan, pihak kampus telah berupaya melindungi hak-hak korban yang saat itu masih berstatus mahasiswi. Selain membantu korban mempercepat proses akademik, pihak kampus juga berupaya memberikan pendampingan psikologis.
Saat ini, RF diketahui masih terdaftar sebagai dosen aktif di Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila. RF juga diketahui masih menjabat sebagai salah satu ketua program studi di fakultas tersebut.
Kendati demikian, rekomendasi awal dari Satgas PPKPT telah dijalankan pihak fakultas. Saat ini, RF sudah tidak memberikan bimbingan kepada mahasiswa hingga ada langkah lebih lanjut.
“Pemeriksaan ini agak lama karena kami mendalami bukti-bukti. Kasus ini sensitif. Jadi memang agak mendalam. Makanya agak lama, tapi bukan kami mengulur-ngulur,” kata Budi saat ditanya terkait proses pemeriksaan yang telah berlangsung selama enam bulan terakhir.
