Penanganan pascabencana di 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat genap berjalan satu tahun. Sejauh ini hasil pemulihan menunjukkan seluruh layanan dasar publik pulih 100 persen, sementara pengerjaan fisik jangka panjang seperti hunian tetap dan jembatan daerah terus dipacu hingga target selesai pada akhir 2028.
Evaluasi menyeluruh tersebut dibahas dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2026.
Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah mengevaluasi capaian satu tahun kerja tim lintas kementerian dan lembaga.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu telah berdampak pada ribuan desa dan menimbulkan gelombang pengungsian warga yang sangat besar hingga melampaui 2,1 juta jiwa.
"Saya bersama dengan Menteri PU, Kepala BMKG, Kepala BNPB, tadi juga bersama dengan sejumlah menteri lainnya, hadir rapat dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, rapat terbatas yang temanya adalah beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana—pascabencana di Sumatera. Karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang meliputi tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Kasatgas PRR.
"Peristiwa November 2025, bencana Sumatera di tiga provinsi, Aceh ini terdampak di 53 kabupaten/kota, kemudian ada 4.533 desa. Dan dampaknya sangat masif. Bagi saya pribadi jujur ini yang pernah saya alami, inilah salah satu dampak yang terluas, tiga provinsi. Dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement, 2,1 juta orang lebih," tambahnya.
Setelah 12 bulan pemulihan, kata Tito, seluruh simpul fasilitas dasar darurat dan layanan publik penting telah beroperasi kembali. Di bidang kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak sudah beroperasi seratus persen. Pelayanan puskesmas pembantu di pelosok desa juga telah pulih sepenuhnya di Aceh dan Sumatera Barat, menyisakan enam unit di Sumatera Utara yang pembukaannya sedang diupayakan karena jalurnya sempat tertutup longsor.
Pada sektor pendidikan, sebanyak 4.823 sekolah dari total 4.922 sekolah terdampak telah kembali belajar di gedung asalnya, sehingga tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar di tenda. Selain itu, akses jalan nasional di tiga provinsi telah 100 persen fungsional, serta pasokan energi listrik, SPBU, SPBE, dan agen LPG beroperasi normal melayani warga.
"Untuk layanan kesehatan, ada 87 rumah sakit yang terdampak, semuanya 100% sudah beroperasi. Terima kasih kepada Pak Menkes. Kemudian untuk puskesmas ada 867, bisa bayangkan, 100% sudah beroperasi semua. Pendidikan itu memang sangat masif, 4.922 TK, SD, SMP, SMA yang terdampak. Tapi sudah kembali ke sekolah asalnya 4.823. Dan kemudian yang ada di kelas darurat, terutama tadi yang rusaknya berat itu ya, itu ada 99. Dulu ada yang di tenda, alhamdulillah mudah-mudahan data dari Kemendikdasmen ini benar, tidak ada lagi sekolah yang di tenda,” ungkapnya.
Kendati layanan darurat telah pulih, penanganan fisik permanen skala besar masih menghadapi tantangan berat. Dari total kebutuhan 57.027 unit hunian tetap (huntap), penyelesaiannya masih dipacu lewat jalur mandiri di tanah sendiri (in-situ), relokasi mandiri (ex-situ), pembangunan komunal oleh Kementerian PKP, serta skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam hal capaian rehabilitasi fisik sarana jembatan daerah, Sumatera Utara berhasil memulihkan 93 persen, sementara Sumatera Barat baru 38 persen dan Aceh baru mencapai 30 persen. Rehabilitasi jembatan kian sulit oleh sedikitnya 41 kali kejadian banjir dan longsor susulan sejak April hingga November yang kerap merusak kembali struktur jembatan yang baru selesai dibangun.
Sementara itu mengenai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi mereka yang rumahnya mengalami rusak berat dan tidak mungkin dibangun lagi di tempat semula, Tito menjelaskan beberapa perkembangan.
"Huntap menurut data kita, itu jumlahnya yang perlu dibangun 57.027. Ada yang dibangunkan di tempatnya namanya in situ, di tanahnya sendiri, 9.123. Ada juga yang ex situ, artinya di luar, bukan di tempatnya sendiri. Boleh dibangun sendiri, misalnya di rumah, tanah keluarga gitu, 10.660 meminta membangun sendiri. Akan diberikan biaya Rp70 juta dalam dua tahapan oleh BNPB. Kemudian ada juga yang dibangunkan secara komunal. Komunal itu oleh Kementerian PKP, totalnya 16.906," papar Kasatgas PRR.
Demikian juga penjelasan tentang rehabilitasi jembatan.
"Jembatan nasional alhamdulillah Pak Menteri PU 100% sudah berjalan. Jembatan daerah baru 30% yang terbaiki. Sumut ada 93%, lebih cepat Sumut, Sumbar 38%.Dari April sampai dengan November, kami mencatat setidaknya ada 41 bencana susulan, banjir khususnya, termasuk tanah longsor. Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki terbawa arus lagi, yang sudah dibersihkan lumpur masuk lagi lumpur," lanjutnya.
Kekhawatiran terhadap ancaman bencana berulang tersebut dipertegas oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG menjelaskan bahwa wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan dengan puncak curah hujan ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2027.
Menghadapi kondisi cuaca tersebut, BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memecah awan atau menjatuhkan hujan ke arah perairan agar tidak menggagalkan proyek-proyek fisik dan normalisasi sungai yang sedang berjalan.
"Puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027. Jadi kita ketahui tadi ada kurang lebih 38 sungai yang belum atau sedang proses normalisasi, nah kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," ungkap Kepala BMKG.
Di saat yang bersamaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa genangan air dan dampak banjir susulan memang masih dialami masyarakat di sejumlah titik penanganan. Kepala BNPB memaparkan bahwa genangan air di beberapa wilayah seperti Pidie Jaya di Aceh serta Langkat dan Deli Serdang di Sumatera Utara masih terus ditangani, sembari menyiagakan perlengkapan logistik dan kedaruratan cadangan atas arahan langsung Presiden.
"Pada periode 24 Oktober sampai 8 November 2026, tercatat ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, dan 7 di antaranya sudah surut. Namun masih ada 5 kabupaten yang perlu perhatian kita karena belum surut, yaitu di antaranya di Aceh ada Kabupaten Pidie Jaya; di Sumatera Utara ada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Dampak terbesar itu terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 kepala keluarga yang terdampak, kemudian disusul dengan Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga," terang Kepala BNPB.
Menyadari masih adanya sarana fisik yang belum tuntas diperbaiki permanen, Kasatgas PRR menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa rekonstruksi fisik ini merupakan komitmen jangka panjang yang harus dikerjakan secara cermat dan bertahap hingga tahun 2028. Pemerintah daerah pun diimbau tidak menahan dana transfer darurat demi mempercepat realisasi pemulihan di wilayahnya masing-masing.
"Beliau (Presiden) ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi enggak mudah, karena luasnya wilayah yang terdampak ya, 53 kabupaten/kota dan perlu waktu. Enggak bisa lah dikerjakan dalam waktu tahun ini juga. Perlu waktu setidaknya sampai dengan 2028 target kita,” kata Tito.
“Jadi ya saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak yang mungkin belum tersentuh tempatnya, ada sungai mungkin atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen, karena memang banyaknya yang terdampak dan sekali lagi perlu waktu untuk itu. Dan ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan terus bekerja semua kementerian/lembaga.”
”Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD, juga untuk membantu percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing," tutup Kasatgas PRR.
