Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh kepala daerah menyampaikan capaian kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dikerjakan pemerintah, termasuk penggunaan pajak yang mereka bayarkan.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benny Irwan menuturkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai program dan kegiatan pembangunan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Padahal, menurut dia, pemerintah telah menjalankan berbagai program prioritas maupun unggulan yang perlu diketahui publik.
“Rakor (rapat koordinasi) ini kita selenggarakan karena kita melihat dan kita mengevaluasi masih ada masyarakat kita yang belum mengetahui, yang belum mengerti, yang belum memahami upaya-upaya, kerja-kerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, setidak-tidaknya dalam kurun waktu dua tahun,” kata Benny saat ditemui wartawan usai agenda rakor penyampaian informasi capaian kinerja dia tahun pemerintahan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11).
“Padahal kita tahu sudah sangat banyak program-program kegiatan, baik itu program-program prioritas maupun program-program unggulan pemerintah. Dan ini perlu, Kemendagri memandang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat,” sambung Benny.
Dia mengatakan, penyampaian informasi tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebab, masyarakat sebagai pembayar pajak perlu mengetahui hasil pembangunan yang telah dilakukan menggunakan anggaran negara.
“Karena masyarakat ini sudah dari waktu ke waktu membayar pajak dan bertanya-tanya, lalu pajak yang kita bayar ke mana? Nah, inilah teman-teman, bentuk laporan sebenarnya dari pemerintah yang kami coba gagas di Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) kepada masyarakat,” terang Benny.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah.
Melalui surat edaran itu, kepala daerah diminta memimpin langsung sekaligus mengoordinasikan penyampaian informasi capaian pemerintah di wilayah masing-masing.
Nantinya, kepala daerah diharapkan tidak hanya menugaskan perangkat daerah, tetapi turut menyampaikan langsung berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat melalui konferensi pers bersama media setempat.
“Kita berharap langsung pak gubernurnya. Kita inginnya pak bupati atau ibu wali kotanya, ibu bupatinya atau ibu atau pak wali kotanya yang menyampaikan langsung capaian ini di daerahnya masing-masing,” kata dia.
Karena Benny menilai, tidak ada salahnya bagi kepala daerah untuk menyampaikan capaian kinerja mereka selama memimpin daerahnya.
“Saya pikir tidak ada salahnya masing-masing kepala daerah juga menyampaikan capaian kinerja selama mereka menjabat atau selama mereka memimpin di daerah itu dari berbagai aspek,” ujarnya.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui pembangunan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sehingga masyarakat mengetahui, sehingga publik bisa memahami, oh sudah banyak rupanya yang dikerjakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga masyarakat merasa dilapori,” jelas Benny.
Kemendagri Gandeng Pemda Sampaikan Capaian PemerintahDalam pelaksanaannya, Kemendagri meminta kepala daerah menugaskan kepala dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo), pengelola kehumasan, serta kepala dinas terkait untuk mengikuti rapat koordinasi penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah.
Benny menerangkan, pemerintah pusat ingin agar penyampaian informasi yang dilakukan di tingkat kementerian juga dapat diteruskan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, rapat koordinasi tersebut turut melibatkan kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Diskominfo, pengelola kehumasan, serta kepala dinas sektoral, sesuai bidang yang dibahas.
“Dengan kita selenggarakan kegiatan ini, kita mengharapkan upaya yang sama, praktik-praktik yang sama sebagaimana yang kita lakukan di Jakarta, juga bisa dilakukan di pemerintah daerah masing-masing,” kata Benny.
Kemendagri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kemendagri dan Bakom RI, dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan koordinasi.
“Kami meminta masing-masing pemerintah daerah untuk menyampaikan laporannya kepada Kementerian Dalam Negeri, silakan disisipkan juga kepada Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai surat edaran dalam kurun waktu 7 hari setelah pertemuan ini kita laksanakan, atau 7 hari setiap pertemuan ini kita laksanakan,” pinta Benny.
Menurut dia, rapat koordinasi penyampaian informasi capaian kinerja akan digelar setiap Rabu hingga akhir Desember 2026. Pada pertemuan awal hari ini, pembahasan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Sementara, pertemuan berikutnya direncanakan melibatkan kementerian lain, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.
“Inilah teman-teman, bentuk laporan sebenarnya dari pemerintah yang kami coba gagas di Kementerian Dalam Negeri bersama Bakom kepada masyarakat,” tutup Benny.
Bakom Sebut Rakor Jadi Upaya Sinkronisasi Komunikasi Pusat dan DaerahSementara Tenaga Ahli Utama Bakom RI Chacha Annisa menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan upaya menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai capaian program kementerian dan lembaga selama dua tahun pemerintahan.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa ini merupakan rapat sinkronisasi sebenarnya, sinkronisasi komunikasi. Jadi daerah-daerah yang selama ini belum mendapat seluruhnya itu data capaian dari pemerintah, justru kami hadirkan. Kami hadirkan di Kemendagri itu untuk mereka mendengar secara langsung apa kira-kira capaian dari pemerintah selama 2 tahun,” terang Chacha.
Dia menjelaskan, Bakom juga memiliki grup orkestrasi daerah yang beranggotakan instansi komunikasi pemerintah daerah. Melalui grup tersebut, data capaian pemerintah akan dibagikan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki sumber dan angka yang jelas.
Namun, Chacha menegaskan, penyediaan data tersebut bukan merupakan instruksi agar pemerintah daerah wajib mengamplifikasi seluruh informasi pemerintah.
“Kami juga punya grup orkestrasi daerah yang isinya itu adalah seluruh instansi komunikasi di daerah yang nanti data-datanya itu kami sampaikan di sana. Tapi mohon ya jangan ada framing bahwa ini bukanlah kemudian instruksi tegas, semua harus mengamplifikasi, tidak,” tandas Chacha.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memberikan informasi yang akurat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap perkembangan pembangunan.
“Tapi kami berikan data yang akurat supaya data itu tidak sumir, dan kami juga ingin mengisi ruang-ruang publik itu dengan informasi dan juga capaian dari pemerintah,” sambungnya.
Selain menyampaikan informasi, pemerintah daerah juga diarahkan untuk turun langsung ke lapangan guna melihat dan mendokumentasikan realisasi pembangunan.
Dengan demikian, kata Chacha, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari paparan kementerian, tetapi juga didukung kondisi di lapangan.
“Kami juga mengarahkan pemda itu untuk bergerak turun ke lapangan melihat dan memotret capaian tersebut benar-benar ada secara realistis di lapangan dan juga disampaikan kepada masyarakat,” jelas dia.
