Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan hingga saat ini belum menerima usulan resmi terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari anggota dewan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa isu tersebut bahkan belum pernah dibahas dalam forum internal pimpinan DPR.
"Sampai hari ini kita belum menerima inisiatif usulan HMP dari anggota dewan. Di tingkat pimpinan pun belum ada pembicaraan terkait hal tersebut," ujar Saan dalam tayangan Headline News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR pada prinsipnya menghormati dan menunggu hak konstitusional para anggota legislatif, baik berupa pengajuan HMP, hak interpelasi, maupun instrumen pengawasan lainnya.
Baca Juga :
Jejak Kontroversi Gibran di Ambang PemakzulanMeski demikian, Saan menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diajukan wajib mengikuti mekanisme dan prosedur ketat sesuai konstitusi. Jika dokumen usulan resmi nantinya masuk, pimpinan dewan akan meneliti argumentasi dasar hukum serta memeriksa pemenuhan syarat formal, seperti batas minimal jumlah anggota pengusul dan keterwakilan sebaran fraksi.
Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, usulan tersebut akan ditindaklanjuti ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan diagendakan dalam Badan Musyawarah (Bamus) sebelum melangkah ke proses persidangan berikutnya.
Pihak pimpinan DPR kini terus memantau perkembangan politik dalam satu hingga dua hari ke depan guna melihat ada atau tidaknya pengajuan usulan resmi dari fraksi-fraksi di parlemen.
