Setahun setelah bencana melanda wilayah Sumatera, pemerintah pusat terus mengebut pemulihan. Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian membeberkan evaluasi lengkap progres rehabilitasi.
Mendagri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mengevaluasi pemulihan di 53 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya."
Pemulihan ini menyentuh banyak sektor krusial, seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pasar, tempat ibadah, UMKM, normalisasi sungai, hingga pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Kendati demikian, tantangan di lapangan masih ada akibat curah hujan tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan. Karena itu, target rehabilitasi dipatok hingga tahun 2028.
"Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," sebut Tito.
Dari sisi finansial, pemerintah telah mengucurkan dana minimal Rp12,34 triliun untuk wilayah terdampak. Dana ini mencakup Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun.
Sayangnya, tingkat penyerapan anggaran antardaerah masih sangat jomplang. Sejumlah pemda bergerak cepat, namun ada pula yang realisasinya masih sangat minim.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,".
Tito juga menyayangkan masih adanya daerah dengan serapan di bawah 10 persen, padahal dana tersebut sangat mendesak untuk kebutuhan warga seperti tenda darurat dan perbaikan jalan rawan longsor.
Adapun konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
