Mau Lunasi Biaya Haji 2027? BPJS Kesehatan Harus Aktif dan Syarat Istitaah Terpenuhi

Ilustrasi. Pelunasan biaya haji 2027 mensyaratkan BPJS Kesehatan aktif dan istitaah kesehatan. (Sumber: Kementerian Haji/haji.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelunasan biaya haji 2027 tidak cukup hanya dengan menyiapkan uang. Jemaah haji reguler yang akan melakukan pelunasan juga wajib memastikan BPJS Kesehatan aktif dan memenuhi syarat istitaah kesehatan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M tahap pertama pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Pembayaran dilayani setiap hari kerja pukul 08.00-15.00 WIB.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj Nurchalis mengingatkan jemaah agar memperhatikan persyaratan kesehatan sekaligus tenggat transaksi perbankan.

"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari laman resmi Kemenhaj.

Baca Juga: Kemenhaj Buka Pelunasan Biaya Haji Reguler Mulai 10 November 2026, Ini Besaran BIPIH dan Syaratnya

Dengan ketentuan tersebut, jemaah yang masuk alokasi keberangkatan perlu menyiapkan persyaratan administrasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan, selain menghitung sisa biaya yang harus dibayar.

Syarat Pelunasan Biaya Haji 2027

Berdasarkan keterangan Kemenhaj, berikut persyaratan yang harus dipenuhi jemaah untuk melakukan pelunasan biaya haji 2027:

• Berstatus aktif di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
• Berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027.
• Terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
• Memenuhi syarat istitaah kesehatan.
• Belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu.

Istitaah kesehatan merujuk pada kemampuan jemaah dari sisi kesehatan untuk menjalankan ibadah haji. Karena itu, status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dan pemenuhan istitaah kesehatan merupakan dua persyaratan yang perlu diperhatikan jemaah.

Khusus jemaah yang masuk kelompok prioritas lanjut usia, Kemenhaj menetapkan batas usia minimal 65 tahun per 10 April 2027. Jemaah juga harus sudah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Baca Juga: Kemenhaj Buka Pelunasan Haji Khusus 2027 Mulai 6 November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Jadwal dan Kelompok Jemaah yang Berhak Melunasi

Pelunasan tahap pertama pada 10 November-10 Desember 2026 ditujukan bagi tiga kelompok, yakni jemaah reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas jemaah lansia.

Apabila masih terdapat sisa kuota, pelunasan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 16-31 Desember 2026.

Tahap kedua ditujukan bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” terang Nurchalis.

Baca Juga: Kemenhaj Rilis Jemaah Berhak Lunas Haji Reguler 1448 H/2027 M, Ini Daftar Namanya

Cara Membayar dan Langkah setelah Pelunasan

Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat setoran awal atau BPS pengganti. Besaran yang dilunasi adalah Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual masing-masing jemaah.

Kemenhaj menyediakan akses transaksi melalui saluran non-teller, seperti ATM dan mobile banking, serta kas keliling bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan.

Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota domisili.

Pelaporan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pengaturan kelompok terbang agar persiapan keberangkatan berjalan tertib dan tepat waktu.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV