tvOnenews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Ketua Umum Ormas GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules, pada Rabu (11/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Hercules dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta untuk mengusut tuntas pusaran dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN hari ini, Rabu (11/11/2026) penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi saudara HCL selaku pihak swasta," ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta.
- tvOnenews.com/Rizki Amana
Budi menegaskan bahwa tim penyidik membutuhkan keterangan langsung dari Hercules untuk membuat terang-benderang seluruh konstruksi perkara dugaan suap penanganan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan saksi ini sekaligus memperkuat fakta hukum mengenai penyitaan barang bukti uang tunai sebesar Rp800 juta yang diserahkan oleh kubu Hercules melalui tim kuasa hukumnya pada pertengahan Oktober 2026 lalu.
Berdasarkan pengakuan awal dari pihak Hercules, uang ratusan juta tersebut merupakan pemberian dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC) terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor serta pengurusan pembukaan blokir HGB yang melibatkan tindak pidana penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN.
"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh Sdr. HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB-nya. Keterangan saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara utuh," tegas Budi.
Kasus ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar yang digelar penyidik KPK di lingkungan BPN Kabupaten Bogor dengan barang bukti sitaan mencapai Rp106,3 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka utama, yakni:
- Adrianto Pitojo Adhi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk)
- Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)
