ANTALYA, KOMPAS – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya dalam menggarap potensi pasar karbon secara konkret sebagai instrumen strategis untuk mempercepat aksi iklim dan memobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Upaya ini tak lagi sebatas ambisi, melainkan telah memasuki fase implementasi nyata melalui penyiapan regulasi nilai ekonomi karbon dan penawaran proyek karbon berintegritas tinggi kepada investor global.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan, kekayaan alam Indonesia, mulai dari hutan, lahan gambut, mangrove, hingga samudera, bukan sekadar sumber daya alam, melainkan warisan nasional dan kontribusi nyata bagi kesehatan Bumi. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan pengembangan sistem registri unit karbon (SRUK) nasional guna memberikan transparansi serta kepastian investasi.
”Indonesia memandang pasar karbon sebagai instrumen strategis untuk mempercepat aksi iklim, mencapai target NDC kita, dan memobilisasi pembiayaan berkelanjutan,” tegas Hashim dalam pidato kunci di sesi diskusi bertajuk ”Unlocking Indonesia's Carbon Market Potential for Climate Action and Sustainable for Finance”, Selasa (10/11/2026), di paviliun Indonesia di ajang Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Hashim menambahkan, pembangunan pasar karbon yang kredibel harus memberikan manfaat lingkungan nyata dan menarik investasi jangka panjang, dengan syarat utama ketersediaan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kuat.
Di sektor kelautan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano menekankan urgensi menjadikan laut sebagai bagian dari solusi iklim, mengingat dampaknya yang telah lama dirasakan oleh komunitas nelayan dan ekosistem pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mengupayakan reforestasi 600.000 hektar mangrove serta mengoptimalkan padang lamun sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
”Tantangan di hadapan kita bukan lagi ambisi; melainkan implementasi,” ujar Irwan di acara yang sama.
Sebagai langkah taktis, Irwan menyebutkan, KKP segera merilis regulasi turunan untuk mengimplementasikan kebijakan karbon nasional. Kementerian dijadwalkan akan meluncurkan peraturan menteri tentang nilai ekonomi karbon pada 18 hingga 19 November mendatang. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan menyajikan tiga kandidat lokasi proyek karbon biru (blue carbon) kepada para mitra potensial dan investor.
Lebih lanjut, Hashim dan Irwan sepakat bahwa komersialisasi dan pelestarian ekosistem karbon tidak boleh melupakan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hashim mengingatkan agar konservasi dan restorasi alam wajib menciptakan peluang ekonomi yang berarti bagi masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan ekosistem tersebut.
Senada dengan hal itu, Irwan juga menyoroti pentingnya dukungan negara maju dan kemitraan swasta agar pendanaan iklim tidak sulit diakses. ”Kita membutuhkan akses pendanaan yang sederhana, dukungan untuk mobilisasi swasta, dan kemitraan yang mengubah proyek-proyek baik menjadi model yang layak investasi, sembari memastikan bahwa manfaatnya tentu saja menjangkau masyarakat lokal,” tuturnya.
Dalam konferensi pers, Selasa, Presidensi Negosiasi COP31 Chris Bowen menetapkan target ambisius untuk mendongkrak tingkat elektrifikasi global menjadi 35 persen pada tahun 2035. Langkah ini dinilai sebagai syarat mutlak dan satu-satunya jalan untuk menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5 derajat celsius di tengah ancaman polikrisis global.
”Kita bertemu di masa polikrisis, ketika dunia berada di bawah tekanan yang begitu besar. Tidak seperti COP sebelumnya, kita kini berhadapan dengan kebangkitan akal imitasi dan tekanan yang ditimbulkannya pada jaringan energi. Di saat yang sama, krisis iklim tidak menghilang, bahkan justru semakin memburuk,” ujar Bowen.
Bertepatan dengan Hari Energi dan Transportasi di COP31, Bowen menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi sebagai bagian dari solusi utama atas berbagai krisis tersebut. Saat ini, tingkat elektrifikasi global baru mencapai 23 persen. Angka ini merangkak naik secara lambat dari 17 persen pada 2005 dan 19 persen pada 2015.
Selama bertahun-tahun, peningkatan laju elektrifikasi global rata-rata hanya berkisar 0,3 persen per tahun. Untuk mengejar lompatan target 35 persen dalam waktu kurang dari satu dekade, presidensi COP31 mendorong negara-negara peserta untuk menandatangani ikrar elektrifikasi dan berkonsultasi agar target ini masuk ke dalam keputusan akhir konferensi.
Kami ingin orang-orang meninggalkan tempat ini dengan mengatakan, ’Ya, hal-hal ini berubah di COP31. Murat Kurum, Presiden COP31
Presiden COP31 Murat Kurum dalam konferensi pers yang sama menegaskan bahwa elektrifikasi adalah salah satu tema sentral dalam COP31. Kepresidenan mendorong perluasan penggunaan listrik berbasis energi bersih untuk sektor transportasi, bangunan, dan industri guna melepaskan diri dari kerentanan pasokan dan harga bahan bakar fosil impor.
Krisis di pasar energi global telah menjadi pelajaran pahit bagi banyak negara. Kurum memaparkan, pada periode Maret-Agustus 2026, negara-negara pengimpor bahan bakar harus minyak menanggung lonjakan biaya tambahan hingga sekitar 330 miliar dolar AS akibat volatilitas harga. Seiring dengan teknologi kelistrikan yang semakin terjangkau, elektrifikasi dinilai menjadi peluang emas untuk mengamankan ketahanan energi sekaligus menekan emisi.
”Kami ingin menjadikan ini sebagai COP implementasi. Kami ingin sebuah COP yang menangani persoalan keuangan, melibatkan setiap negara dalam prosesnya, dan memperhitungkan prioritas masing-masing negara. Kami ingin orang-orang meninggalkan tempat ini dengan mengatakan, ’Ya, hal-hal ini berubah di COP31’,” pungkasnya.
COP31 berlangsung selama 9-20 November 2026 di Turki dan di bawah presidensi Murat Kurum dari Turki, serta Chris Bowen dari Australia selaku presiden negosiasi. COP tahun ini berfokus pada upaya memajukan aksi iklim melalui pendanaan iklim, pengurangan emisi, adaptasi, dan transisi energi terbarukan yang adil. Secara khusus, konferensi ini menekankan pentingnya memasuki ”era implementasi” untuk mewujudkan berbagai target global yang telah ditetapkan.
