Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin.
IDXChannel - Bareskrim Polri masih mendalami dugaan kasus dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan sejumlah Pati. Polisi masih memerlukan waktu untuk mengusut tuntas hal tersebut.
"Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (11/11/2026).
Menurut Isir, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin untuk mengusut dugaan pidana makar dalam kasus ilegal akses penyadapan presiden dan tokoh lainnya.
"Telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," ujar Isir.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Terbaru, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
(Nur Ichsan Yuniarto)
