YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Kepolisian tidak dapat memasuki lingkungan kampus secara sembarangan karena perguruan tinggi memiliki otonomi akademik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang.
Penjelasan mengenai otonomi kampus dan batas kewenangan aparat tersebut relevan dengan perkembangan penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan bahwa kampus merupakan ruang akademik yang memiliki landasan hukum dalam Pasal 28C dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: UGM Telusuri Mahasiswa yang Ditangkap dalam Aksi 10 November di Yogyakarta
Kedua pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.
Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 mengatur jaminan hak atas pendidikan. Sementara itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
"Pasal-pasal ini implikasinya adalah kampus tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang, termasuk oleh aparat," tegas Sunny dalam pemberitaan Kompas.com, 3 September 2025.
Meski demikian, Sunny menjelaskan terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar bagi aparat untuk memasuki lingkungan kampus, yakni ketika terdapat dugaan tindak pidana murni atau keadaan darurat yang mengancam keamanan.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan tersebut, aparat yang memasuki kampus tanpa izin rektor atau pihak berwenang di perguruan tinggi berpotensi melanggar dan mengintimidasi kebebasan akademik.
Sunny juga merujuk prinsip HAM internasional yang mengatur pembatasan penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.
"PBB, Basic Principles on the Use of Force and Firearms, juga menekankan proporsionalitas, keharusan adanya peringatan, serta larangan penggunaan kekerasan berlebihan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kampus memiliki fungsi sebagai ruang akademik, bukan tempat bagi kekuasaan politik untuk melakukan intervensi.
"Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kampus bukan ruang politik kekuasaan, melainkan ruang akademik," sambung dia.
Baca Juga: UGM Siapkan Pendampingan Hukum untuk Mahasiswa yang Ditangkap saat Aksi 10 November
Menurut Sunny, kehadiran aparat di lingkungan kampus tanpa dasar yang jelas juga berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
UGM Tegaskan Komitmen Melindungi MahasiswaUniversitas Gadjah Mada (UGM) melalui siaran pers pada Rabu (11/11/2026) menegaskan komitmennya menjaga demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak asasi manusia.
Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D. menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
UGM juga menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.
Sehubungan dengan adanya laporan mahasiswa yang diamankan aparat, universitas tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak.
"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," demikian pernyataan Rektor UGM.
UGM menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.
Universitas juga meminta agar setiap tindakan pengamanan aparat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
Baca Juga: DPP Fisipol UGM Sebut Aparat Cederai Kebebasan Akademik
FISIPOL UGM Kecam Tindakan Represif AparatSementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM turut menyampaikan pernyataan sikap terkait penanganan demonstrasi 10 November 2026.
FISIPOL UGM mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan aksi tersebut.
Fakultas juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta akses bantuan hukum tanpa hambatan bagi mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan.
Selain itu, FISIPOL mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang dilaporkan terjadi di lingkungan kampus.
Pernyataan FISIPOL tersebut memperlihatkan perhatian kalangan akademisi terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan hak-hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Kapolda DIY Bantah Rantis Masuk Kampus UGMDi sisi lain, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo membantah kendaraan taktis (rantis) kepolisian memasuki lingkungan kampus UGM saat penanganan demonstrasi.
Dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), Langgeng menjelaskan kericuhan bermula ketika kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov.
Baca Juga: UGM: 8 Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Demo 10 November di DPRD DIY
Menurut dia, kepolisian kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
Langgeng menyebut sebanyak 154 orang diamankan dalam rangkaian penanganan aksi tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak.
Terkait keberadaan aparat di sekitar UGM, Kapolda mengatakan massa yang dihalau dari kawasan Malioboro bergerak menuju Bundaran UGM. Saat dilakukan pengejaran, sebagian massa kemudian bergerak ke area perbatasan kampus.
Namun, menurut Langgeng, aparat memilih menahan diri dan tidak memasuki lingkungan universitas.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelas Langgeng.
Ia mengatakan kepolisian selanjutnya mengedepankan negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari sebelum seluruh pasukan ditarik mundur.
Untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum, Polda DIY juga menggelar perkara dengan melibatkan pengawas eksternal, yakni Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman.
Kapolda menyebut gelar perkara tersebut dilakukan untuk menentukan pihak yang dilanjutkan ke proses penyidikan dan pihak yang dipulangkan.
Sementara itu, pendataan mahasiswa UGM yang dilaporkan diamankan serta pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi perhatian universitas.
Baca Juga: UGM: Aparat Tak Seharusnya Merangsek ke Kampus dengan Gas Air Mata
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Polisi masuk kampus
- otonomi kampus
- UGM
- kebebasan akademik
- demonstrasi Yogyakarta
- demonstrasi 10 November
