jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. menyesalkan munculnya aksi demonstrasi dan kampanye LGBTQ secara terbuka di ruang publik yang makin ekspresif beberapa waktu terakhir. Termasuk aksi yang mempertontonkan perilaku seksual sesama jenis, seperti berciuman antarlaki-laki di tengah kegiatan demonstrasi.
Menurut dia, fenomena itu patut menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Ketum PB Mathlaul Anwar Apresiasi Pemerintah tak Izinkan Konser & Tolak Visa Israel Houghton
Dia menyayangkan aksi dan kampanye LGBTQ tersebut menyusup dalam agenda Women's March Jakarta yang sejatinya membawa pesan penguatan hak kemanusiaan, termasuk solidaritas kemanusiaan tingkat nasional maupun global, serta isu kemerdekaan Palestina.
Anggota MPR/DPR RI ini juga menyanyangkan orasi dan kampanye LGBTQ dalam aksi tersebut, apalagi membawa simbol-simbol mereka lalu menyejajarkan/membentangkan bendera LGBT dengan bendera Palestina.
BACA JUGA: Ghozi Zulazmi Desak Regulasi untuk Lindungi Generasi Muda di Jakarta dari LGBT
"Perjuangan kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina adalah agenda kemanusiaan yang mulia dan harus mendapatkan dukungan luas. Sangat tidak elok apabila aksi yang membawa pesan solidaritas untuk Palestina justru dicampuradukkan dengan agenda kampanye LGBTQ. Kami sangat menyesalkan," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan persnya, Rabu (11/11).
Dia secara khusus meminta pemerintah dan aparat keamanan, terutama Polri, tidak bersikap pasif dan permisif terhadap fenomena itu. Aparat harus melakukan pengawasan secara serius setiap kegiatan dan aksi di ruang publik.
BACA JUGA: Ketum LOGIS 08 Dukung Langkah Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ Sebagai Ancaman Nonmiliter
Jika ada kegiatan yang secara substansi maupun pelaksanaan melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau mempertontonkan perilaku seksual, aparat harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan dan aturan. "Jangan sampai aparat justru membiarkan kampanye LGBTQ makin terbuka dan ekspresif di ruang publik,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah dan aparat harus menilai secara cermat setiap kegiatan yang diajukan. Jangan memberikan persetujuan kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. “Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, termasuk tindakan mempertontonkan perilaku seksual secara terbuka, harus ada tindakan tegas dan terukur," ujarnya.
Menurut dia, tindakan aparat bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memastikan kebebasan tidak disalahgunakan untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum dan mengabaikan norma kesusilaan serta ketertiban.
Dia menyebut sejumlah negara mengambil kebijakan tegas dalam mengatur ekspresi dan kampanye LGBTQ di ruang publik, dengan alasan menjaga nilai-nilai konstitusi dan moralitas publik.
Dia mencontohkan Rusia yang memberlakukan regulasi pembatasan propaganda hubungan nontradisional melalui perubahan undang-undang pada 2022, serta kebijakan hukum lainnya di 2023.
"Kalau negara lain saja berani mengambil kebijakan tegas untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan moralitas publiknya, Indonesia juga tidak boleh kehilangan keberanian dalam menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur bangsanya. Kita memiliki Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, ajaran agama, serta norma sosial dan budaya yang harus dihormati," paparnya.
Menurut dia, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan dan menjaga ruang publik agar tidak menjadi tempat promosi perilaku maupun kampanye yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Dia menyatakan fenomena kampanye LGBTQ yang kian terbuka tidak boleh dianggap persoalan sepele. Seluruh komponen bangsa perlu memberikan perhatian serta menyikapinya secara serius.
“Jangan sampai sesuatu yang awalnya hanya muncul secara terbatas di ruang-ruang privat kemudian dinormalisasi, dipertontonkan secara terbuka, bahkan dikampanyekan secara masif di tengah masyarakat. Negara tidak boleh abai. Semua pihak harus mengambil peran sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya," kata Jazuli.
PB MA mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, ormas Islam, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas publik agar tetap sejalan dengan Pancasila, konstitusi, nilai agama, dan peraturan perundang-undangan.
Jazuli juga menegaskan bahwa sikap tegas dalam menjaga nilai agama, moralitas, dan norma sosial harus dilaksanakan secara beradab, tidak anarkistis, tak main hakim sendiri, serta tetap menghormati hak dan martabat setiap warga negara. Dia menegaskan bahwa LGBTQ dalam tinjauan agama, moralitas publik, serta adat istiadat jelas bertentangan dengan martabat kemanusiaan.
"Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kita harus menjaga Indonesia agar tetap berpegang pada Pancasila, nilai-nilai agama, dan moralitas publik. Jangan sampai negara kalah oleh pembiaran," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
