OJK menerbitkan dua POJK sebagai landasan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) sebagai landasan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Kebijakan ini disiapkan menjelang pengalihan kewenangan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK mulai 1 Januari 2027.
Kedua aturan tersebut yakni POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti kepada OJK.
Selanjutnya, POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, mengatakan penerbitan kedua regulasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional agar berlangsung secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung pengelolaan dan mekanisme perdagangan yang lebih baik agar mampu meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Dia menambahkan, salah satu aspek penting dalam pengembangan BMKS adalah memperkuat mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel.
Melalui tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan mampu membangun harga acuan komoditas nasional yang lebih kuat sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar global.
Adapun kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui POJK Nomor 15 dan 16 Tahun 2026, OJK menyiapkan kerangka pengawasan yang mencakup sejumlah aspek, mulai dari tata kelola penyelenggaraan bursa, mekanisme pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa.
(DESI ANGRIANI)
