JAKARTA, KOMPAS - Penumpang KRL Green Line rute Rangkasbitung - Tanah Abang kembali mengalami gangguan perjalanan pada Selasa (10/11/2026). Gerbong kereta terguncang akibat pengereman mendadak dan klakson panjang saat terlihat seseorang di rel yang terindikasi akan bunuh diri. Pihak KAI Commuter Line segera mengamankan penumpang dan berkoordinasi dengan tim pengamanan.
Guncangan hebat terjadi ketika perjalanan Commuter Line Rangkasbitung No 1667 D tujuan Tanah Abang mengerem dan membunyikan klakson panjang. Petugas masinis melakukan tindakan tersebut saat kereta melintasi rute Stasiun Kebayoran menuju Stasiun Palmerah. Kejadian ini membuat sejumlah penumpang panik dan segera mengamankan diri menuju gerbong belakang.
Kejadian terjadi sekitar pukul 09.26 WIB. Stefanie Greatisa yang saat itu berada di gerbong dua menyaksikan kejadian secara langsung. Saat masinis melakukan pengereman dan klakson panjang, gerbong kereta sempat terasa miring.
Tak lama, penumpang dari gerbong pertama yang ditumpangi penumpang perempuan berteriak histeris dan menuju gerbong belakang dengan panik. Penumpang tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut.
Stefanie mengaku, salah satu penumpang perempuan sempat berteriak histeris sehingga menyebabkan kepanikan di antara penumpang. Kirani Andari (19) juga menjadi saksi pada perjalanan gerbong yang sama. Ia mengaku syok dan panik saat peristiwa terjadi.
“Saya gemetar banget selama kejadian dan setelah sampai di Stasiun Tanah Abang. Ini pertama kali saya naik kereta dengan pengalaman tidak mengenakkan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Kirani mengatakan, ia hampir setiap hari menaiki KRL rute green line dari Stasiun Jurangmangu menuju Stasiun Tanah Abang. Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta ini biasa menumpaki KRL untuk perjalanan dari rumahnya ke kampus. Selain kejadian tersebut, ia mengaku sebelumnya telah beberapa kali mengalami gangguan di rute green line.
Sebelumnya, Kirani pernah mengalami gangguan saat gardu listrik kereta bermasalah. Selain itu, pernah terjadi kebakaran rumah warga dan demonstrasi yang mengakibatkan kereta tidak bisa lewat. Namun, petugas segera menangani gangguan tersebut sehingga perjalanannya tidak terhambat. Kecuali saat terjadi demonstrasi, ia harus mencari rute alternatif lain.
Kirani berharap, ke depannya gangguan di KRL jalur green line berkurang dan pihak KAI Comuter Line dapat mengembangkan sistem. Dia juga mengharapkan headway kereta lebih cepat lagi serta rencana kereta 12 SF jalur green line dapat segera terealisasikan.
Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan menyatakan, saat peristiwa itu terjadi, pihaknya segera berkoordinasi dengan Koordinator Pengamanan untuk mengamankan lokasi. Tidak ada perjalanan Commuter Line yang terganggu.
Petugas Masinis Commuter Line Rangkasbitung No 1667 D membunyikan klakson panjang dan mulai mengerem saat melihat seseorang yang terindikasi akan bunuh diri. Pelaku berada di jalur rel pada lintas Stasiun Kebayoran - Stasiun Palmerah.
Setelah kejadian, Commuter Line No 1667 D melanjutkan perjalanannya. Petugas Pengamanan Kereta (PAM Walka) juga segera berkoordinasi dengan Koordinator Pengamanan untuk mengamankan lokasi.
Lebih lanjut, KAI Commuter menyampaikan, siapa pun dilarang berada di area jalur rel. Pihaknya dengan tegas menerapkan aturan pada pelanggar yaitu sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 terkait Perkeretaapian.
Southeast Asia Director of Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang mengatakan, berbagai gangguan yang terjadi di KRL Green Line menunjukkan pentingnya meningkatkan resiliensi transportasi publik. Sebab, tak hanya menyebabkan keterlambatan, beban waktu dan biaya perjalanan masyarakat menjadi risikonya.
Bagi pengguna yang bergantung pada KRL sebagai transportasi utamanya untuk menopang aktivitas sehari-hari, keandalan KRL menjadi penting. Untuk itu, KAI Commuter perlu menyediakan informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses.
Namun, informasi dari pihak KAI Commuter saja tidak cukup dalam penanganan gangguan. Menurut Gonggomtua, perlu ada koordinasi antarmoda dengan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator transportasi publik lainnya. Hal ini untuk memastikan respons yang cepat dan ketersediaan layanan alternatif memadai dan terjangkau agar masyarakat bisa tetap melanjutkan perjalanan.
Saat ini ITDP sedang menyusun studi integrasi kelembagaan Jabodetabek untuk mendorong penguatan kelembagaan transportasi metropolitan. Tujuannya adalah agar koordinasi lintas wilayah, pengambilan keputusan, dan mobilisasi layanan alternatif dapat dilakukan lebih cepat.
“Sistem transportasi publik yang tangguh bukan berarti tidak pernah mengalami gangguan, tetapi mampu memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan ketika salah satu layanan terganggu,” ujarnya, Rabu.
