Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dia untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Menurutnya, pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut mengacu pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
"Pak Yusril mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Tidak mungkin presiden menganjurkan Pak Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum bapak presiden diwakili oleh Profesor Yusril," kata Syahganda, dikutip dari akun Instagram @bakom.ri, Rabu (11/11/2026).
Syahganda menegaskan bahwa sikap pemerintah terkait persoalan ijazah Gibran sejalan dengan pandangan hukum yang telah disampaikan Yusril.
Sebelumnya, Yusril menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi polemik tidak sah dan batal.
Saat memberikan konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026), Gibran menegaskan Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Ia juga mengatakan Prabowo memberikan masukan terkait kasus yang bergulir terkait di PTUN.
"Beliau (Prabowo) memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan mengajukan seluruh dokumen dari SD sampai S1," Gibran menjelaskan. Namun, dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait isu pengunduran dirinya dari jabatan Wapres.
(hsy/hsy)
