Grid.ID - RANS buka suara usai disorot ICW soal proyek APBN Rp 14,6 miliar. Mereka menegaskan kerja sama transparan dan profesional.
PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya memberikan klarifikasi untuk menanggapi perhatian publik menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp14,69 miliar yang diterima anak perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia.
Dana tersebut berasal dari paket pengadaan jasa influencer di dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025 hingga 2026.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menegaskan bahwa seluruh tahapan kerja sama dengan lembaga pemerintah telah dilaksanakan secara profesional dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
"Proses pengadaan dilakukan melalui platform Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat," tegas Chintami, Selasa (10/11/2026), dikutip dari TribunnewsBogor.com.
Chintami memaparkan bahwa penentuan nilai kontrak senilai Rp14,69 miliar didasarkan sepenuhnya pada commercial rate card atau daftar tarif komersial yang selama ini diterapkan perusahaan kepada seluruh kliennya.
Total anggaran tersebut terbagi untuk dua proyek, yakni promosi museum bersama Kemendikbudristek dengan nilai Rp3,90 miliar serta tiga program kampanye edukasi sektor perikanan bersama KKP yang mencapai Rp10,79 miliar.
Ia menjelaskan, dana tersebut bukan semata-mata digunakan untuk membayar jasa publikasi melalui media sosial. Anggaran itu juga dialokasikan untuk kebutuhan produksi konten kreatif, transportasi dan logistik perjalanan, penyelenggaraan acara secara langsung (event off-air), hingga keterlibatan influencer dalam kegiatan di lokasi.
Dalam kolaborasinya dengan KKP, RANS bekerja sama dengan kelompok The Dudas-1 untuk menyajikan materi edukasi melalui konsep perjalanan ke sejumlah daerah. Beberapa lokasi yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut antara lain tempat budi daya ikan nila di Karawang, kawasan pengembangan kampung nelayan di Natuna, serta pusat industri garam di Rote Ndao.
RANS mengungkapkan bahwa dari keseluruhan program kampanye tersebut, pihaknya telah memproduksi lebih dari 150 materi konten. Jumlah penayangannya secara akumulatif bahkan diklaim mencapai lebih dari 52,6 juta kali tayangan (views).
Selain menjelaskan rincian anggaran, pihak manajemen RANS juga membantah dugaan konflik kepentingan yang menghubungkan Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan dengan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Baca Juga: Selain RANS Nusantara, Ini 7 Bisnis Raffi Ahmad yang Jadi Sorotan, Ada yang Bangkrut?
Chintami menyampaikan bahwa RANS telah beroperasi sejak 2018 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kreator konten dengan ekosistem bisnis terintegrasi dan basis pengikut mencapai puluhan juta orang. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah proyek kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP), termasuk grup The Dudas-1, telah dirintis dan menghasilkan puluhan konten sejak jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Dengan demikian, pengembangan proyek-proyek tersebut telah berlangsung sebelum Raffi menduduki jabatan tersebut maupun sebelum pihak kementerian menunjuk RANS untuk menjalin kerja sama.
ICW Ungkap Aliran Dana APBN Rp14,69 Miliar ke RANS
Dalam keterangan pers yang dirilis pada Senin, ICW membeberkan adanya anggaran pemerintah sebesar Rp14.696.955.002 yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Temuan tersebut diperoleh ICW melalui penelusuran data realisasi pengadaan barang dan jasa kementerian serta lembaga untuk periode anggaran 2023 hingga 2026. Data itu bersumber dari portal data.inaproc.id yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan catatan ICW, Kemendikbudristek tercatat melakukan kontrak untuk lima paket pengadaan sepanjang 2024. Sementara itu, KKP menjalin kerja sama melalui tiga paket pengadaan selama periode 2025 hingga 2026.
Adapun PT Rans Animasi Indonesia diketahui merupakan perusahaan yang kepemilikannya terhubung dengan Raffi Ahmad. Selain dikenal sebagai figur publik, Raffi juga mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
“Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad,” tulis ICW, dikutip dari Kompas.com.
ICW mengungkapkan setidaknya ada lima hal yang menjadi catatan kritis dalam pelaksanaan pengadaan jasa tersebut.
Pertama, ICW menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah yang mengedepankan penghematan anggaran dengan realisasi belanja jasa yang dilakukan sejumlah kementerian.
Kedua, keterbukaan mengenai manfaat dan hasil dari pengeluaran anggaran untuk jasa tersebut dinilai masih belum memadai sehingga sulit diukur secara transparan.
Baca Juga: Heboh Endorse Raffi Ahmad Rp14,69 M dari APBN, Fiersa Besari dan Sarah Sechan Beri Komentar Menohok
Ketiga, ICW melihat adanya potensi spesifikasi pengadaan yang disusun sedemikian rupa sehingga mengarah pada penyedia tertentu dan berisiko membatasi kesempatan bagi pihak lain untuk ikut bersaing.
Keempat, penggunaan anggaran negara dinilai tidak semestinya dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik maupun meningkatkan citra pemerintah dengan melibatkan figur-figur populer.
Kelima, ICW menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus selaras dengan tugas pokok, fungsi, serta rencana strategis masing-masing kementerian.
Berdasarkan penelusuran data ICW, Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan tercatat mengadakan lima paket pengadaan pada 2024.
Rincian lima paket tersebut meliputi:
- Penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment dengan nilai anggaran Rp452.698.902.
- Publikasi melalui Instagram Reels akun Raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun Raffinagita1717 dengan anggaran Rp575.655.000.
- Publikasi konten melalui TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
- Jasa menghadiri kegiatan atau event attendance dengan nilai Rp2.521.329.200.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan tercatat menjalankan tiga paket pengadaan selama periode 2025 hingga 2026.
Ketiga proyek tersebut mencakup jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000, jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta publikasi melalui influencer dalam program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan anggaran Rp3,6 miliar. Jika dijumlahkan, keseluruhan nilai pengadaan jasa yang dilakukan oleh kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau setara dengan sekitar Rp14,69 miliar. (*)
Artikel Asli
