Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Dibawa ke Paripurna Besok

liputan6.com
4 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah tersebut melampaui syarat minimal 25 anggota DPR. Sehingga pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).

Advertisement

BACA JUGA: Daftar Anggota DPR Pengusul Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan angka 120 merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, bukan sekadar pernyataan dukungan anggota DPR.

“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebanyak 120 anggota tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Gerindra.

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujar Saan.

Berdasarkan rekapitulasi, sebanyak 14 anggota berasal dari PDIP, 11 dari Golkar, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, 18 dari Demokrat, serta 11 dari Gerindra.

Saan sekaligus meluruskan jumlah pengusul dari NasDem. Meski sebelumnya seluruh 69 anggota fraksi tersebut sepakat mengajukan HMP, baru 19 anggota yang tercatat menandatangani dokumen.

“Ya, tapi yang ini mungkin nyusul, tapi yang bertandatangan ada 19, nanti selebihnya kalau mau itu nanti menyusul, begitu. Tapi hari ini totalnya 120,” jelasnya.

Saan menegaskan, usulan tersebut akan segera dibawa ke rapat pimpinan DPR, kemudian dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” katanya.

Rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ditanya apakah seluruh hasil pengajuan HMP akan dibawa dalam rapat tersebut, Saan memastikan hal itu.

“Besok akan dibawa semua,” tegasnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Ketum Alumni 212 Sebut Jabatan Gibran Tak Sah Menurut Islam, Fatwa Bakal Dibahas di Ijtima Ulama
• 11 jam lalurctiplus.com
thumb
Pemkab Batang Desak BGN Kaji Ulang Kebijakan SPPG, Soroti Penghentian MBG hingga Ancaman Pengangguran
• 6 jam lalupantau.com
thumb
10 Perusahaan Penguasa Teknologi Dunia, Nilainya 19 kali PDB Indonesia
• 17 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Kecelakaan Beruntun di Tangerang, 2 Truk dan 3 Motor
• 5 jam lalurctiplus.com
thumb
Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam
• 16 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.