Selama sepekan terakhir, kasus pembunuhan dengan mutilasi terhadap DH (30) dan anaknya, AGL (4), di Madiun, Jawa Timur, menyita perhatian publik. Kekerasan berbasis jender yang berakhir pada pembunuhan tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya posisi perempuan dalam ikatan perkawinan tidak tercatat.
Korban ibu dan anak tercatat sebagai warga Sukakarya, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tersangka pembunuhan berencana tersebut ialah Dwi Bagus Martono (40), warga Winongo, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur.
Di tengah proses hukum atas tersangka, perbincangan dan komentar di media sosial akan peristiwa kelam ini justru memperlihatkan sisi lain sebagian pandangan masyarakat. Saat ini muncul narasi victim blaming (menyalahkan korban) dengan prasangka dan penghakiman terhadap moralitas korban. Alasannya adalah status perkawinan korban DH sebagai istri kedua atau istri siri.
Pilihan hidup dan status pernikahan korban, seolah-olah menjadi alasan publik untuk memaklumi kejahatan pelaku. Bahkan ada yang mengaitkan pembunuhan tragis tersebut sebagai konsekuensi otomatis atas pilihan hidup korban.
Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah Tardi, menilai, kecenderungan pandangan masyarakat yang menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya, menunjukkan betapa masyarakat kerap menutup mata dari realitas ketimpangan relasi kuasa. Penghakiman atas moralitas korban karena berstatus isteri kedua, memperlihatkan betapa cengkeraman victim blaming masih sangat kuat melekat dalam kehidupan masyarakat.
Pilihan atau status perkawinan korban seolah-olah dijadikan alasan untuk mengurangi kesalahan pelaku, bahkan menganggap pembunuhan sebagai konsekuensi dari pilihan hidup korban. ”Padahal kita tidak mengetahui apakah ia menjadi istri kedua karena dipaksa, ditipu atau dimanipulasi oleh pelaku,” ucap Siti Aminah, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Siti Aminah yang menjadi komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2020-2024, mengungkapkan hal itu terjadi karena selama ini masyarakat hidup dengan konsep ideal victim. Konsep ini menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk memberikan pengakuan dan simpati, hanya kepada korban yang dianggap tidak bersalah, bermoral baik, dan memenuhi standar kepantasan sosial patriarki.
Padahal, dalam kasus kekerasan berbasis jender termasuk femisida (pembunuhan pada perempuan karena jenis kelamin dan identitas jender), pandangan ini sangat berbahaya karena menciptakan hirarki korban. Perempuan yang dianggap baik lebih layak dibela, dan mendapatkan simpati sedangkan perempuan yang dinilai melanggar norma sosial dianggap sepantasnya menjadi korban dan tidak mendapatkan empati.
Cara pandang tersebut akan menyebabkan pemenuhan keadilan dan pemulihan bisa berbeda. Dikhawatirkan, penghakiman terhadap korban, berpotensi membentuk bias jender dalam bentuk streotipe dalam penanganan kasus pembunuhan tersebut.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil, Indonesia Femicide Watch (IFW) memandang, kasus pembunuhan yang dilakukan pada anak dan ibu tersebut, memperlihatkan betapa rentannya posisi korban perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan siri. Pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga melakukan tindakan dehumanisasi yang sangat ekstrem.
Relasi kuasa makin timpang ketika laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain.
Pembunuhan yang keji terhadap korban menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dan anak diperlakukan sekadar sebagai obyek yang bisa dikontrol, dihancurkan, dan dibuang tanpa rasa kemanusiaan setelah kematiannya.
Pascakejadian tersebut terungkap ke publik, akhir Oktober 2026 lalu, Komnas Perempuan mengingatkan tentang penyebutan motif ’cemburu’ atau ’emosi’ berisiko menormalkan kekerasan dan menggeser tanggung jawab kepada korban. Karena itulah, kepolisian didorong jangan berhenti pada narasi tersebut, tapi harus menelusuri riwayat ancaman, kontrol, dan kekerasan sebelum kejadian, termasuk perlakuan ekstrem dan sadistik terhadap jenazah korban.
Soal status perkawinan siri atau tak tercatat dalam dokumen negara, menurut Dahlia Madanih, Wakil Ketua Komnas Perempuan, hal itu tidak mengurangi sedikit pun hak korban dan keluarganya atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Status tersebut juga tidak boleh menjadi dasar untuk menyalahkan atau menstigma korban.
Perkawinan tak tercatat kerap menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan. Tanpa pencatatan, sebagaimana diwajibkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan sulit menuntut hak-haknya dan memperoleh perlindungan hukum. Relasi kuasa makin timpang ketika laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain, seperti dalam kasus ini.
”Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum membaca relasi ini sebagai relasi personal yang sarat kontrol, dan tidak menjadikan status siri sebagai alasan untuk mengabaikan riwayat kekerasan sebelumnya,” ujar Yuni Asriyanti, Komisioner Komnas Perempuan.
Narasi yang membenturkan posisi istri sah dan istri siri, seolah-olah kecemburuan antar perempuan menjadi pemicu pembunuhan, justru berpotensi menyalahkan korban dan beban stigma bagi keluarganya. Situasi tersebut diciptakan oleh pelaku yang menikah siri ketika masih terikat perkawinan sah, sehingga kedua perempuan sama-sama ditempatkan dalam posisi rentan.
Karena itulah, Komnas Perempuan mengingatkan, jika membingkai kasus tersebut sebagai persaingan antarperempuan, akan mengaburkan tanggung jawab pelaku dan menyalahkan korban. Tak hanya itu, pandangan tersebut berisiko menyeret dan menstigma istri sah yang juga patut dilindungi. Pusat persoalannya adalah kontrol dan kekerasan yang dilakukan pelaku, bukan rasa cemburu korban.
Bagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, peristiwa pembunuhan yang merenggut nyawa seorang ibu dan anak, haruslah menjadi pemantik kesadaran kolektif. Hal ini untuk memperkuat sistem perlindungan serta kepedulian terhadap perempuan dan anak di seluruh lini masyarakat.
Menteri PPPA menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menyikapi kasus kekerasan ini dengan sikap yang penuh empati dan menekankan pentingnya menghormati martabat korban serta keluarga yang ditinggalkan. Sejalan dengan hal ini, masyarakat agar memberikan ruang sepenuhnya bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan proses peradilan secara adil dan transparan.
Di saat yang sama, perhatian publik dan pemangku kepentingan perlu difokuskan pada penguatan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Setiap perempuan dan anak berhak untuk hidup aman, terlindungi, serta mendapatkan penghormatan atas martabat dan hak-haknya.
”Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi peristiwa ini dengan penuh empati, menghormati korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan,” ujar menteri yang akrab disapa Arifah Fauzi.
Kasus pembunuhan di Madiun, seharusnya menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat di Tanah Air, untuk melihat betapa rentannya posisi perempuan dalam perkawinan tak tercatat. Karena itulah, ketimbang menyalahkan korban kekerasan, mari kita melindungi perempuan dari berbagai kekerasan.
