HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri. Daripada harus diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Mahfud berpandangan, keputusan mundur secara sukarela akan menjadi jalan keluar yang lebih terhormat. Hal ini sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang kini menjadi sorotan publik.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran juga dapat mencegah munculnya kegaduhan politik baru yang kemungkinan terjadi apabila proses pemakzulan terus bergulir.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pemakzulan berpotensi membuka kembali berbagai persoalan yang menjadi dasar munculnya tuntutan pemberhentian Gibran.
Situasi tersebut dikhawatirkan memicu perdebatan panjang karena latar belakang persoalan akan dibahas secara terbuka dalam proses politik.
“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu,” tutur Mahfud.
Meski mendorong Gibran memilih jalan pengunduran diri, Mahfud meminta proses pemakzulan tetap dilanjutkan selama belum ada keputusan resmi dari Wakil Presiden untuk melepaskan jabatannya.
Ia menilai kedua mekanisme tersebut dapat berjalan beriringan sampai Gibran menentukan sikap.
“Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses,” ucap dia.
Mahfud menambahkan, proses pemakzulan tidak perlu diteruskan apabila surat pengunduran diri Gibran telah diterima dalam tahapan tersebut.
Dengan demikian, mekanisme pemberhentian Wakil Presiden akan beralih dari proses pemakzulan menjadi pemberhentian karena mengundurkan diri.
“Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri,” ujarnya.
Mahfud Tak Ingin Prabowo Ikut TerseretSelain menyoroti posisi Gibran, Mahfud juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak melebar hingga menyeret Presiden Prabowo Subianto.
Ia menolak wacana pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan karena menilai keduanya tidak menghadapi persoalan yang sama.
Mahfud bahkan menduga usulan untuk mengganti kedua pemimpin negara sekaligus justru dapat menghambat proses politik yang sedang berjalan terhadap Gibran.
“Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya,” katanya.
Mahfud menegaskan Prabowo tidak memiliki persoalan terkait ijazah sebagaimana isu yang tengah menjadi bagian dari polemik politik terhadap Gibran.
Menurutnya, riwayat pendidikan Prabowo dapat ditelusuri melalui dokumen yang digunakan selama perjalanan kariernya dan tidak pernah menjadi objek gugatan serupa.
“Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan,” ujarnya.
Gibran Disebut Sampaikan Niat Mundur kepada PrabowoSebelumnya, kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pembicaraan antara Gibran dan Presiden Prabowo.
Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur ketika bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas sejumlah hal, termasuk dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perkembangan terbaru di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Gibran yang turut memunculkan perdebatan mengenai kelanjutan kepemimpinan nasional. (*)
