Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan keputusannya mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR RI tidak ada kaitannya dengan polemik wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 31 Oktober 2026, jauh sebelum isu tersebut dikaitkan dengan dinamika politik yang berkembang belakangan ini.
Hidayat menjelaskan, keputusannya mundur dilandasi keinginan memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan di MPR. Terlebih, dirinya telah menduduki posisi Wakil Ketua MPR selama dua periode.
“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia mengungkapkan, surat pengunduran dirinya mulai dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Namun, pimpinan MPR membutuhkan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut karena pengunduran diri seorang pimpinan MPR dinilai sebagai hal baru.
“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Dalam rapat tersebut, surat pengunduran dirinya akhirnya diterima.
Hidayat mengaku keinginan meninggalkan kursi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024.
Saat itu, ia sempat meminta agar tidak kembali ditempatkan sebagai pimpinan MPR. Namun, PKS tetap memberikan mandat kepadanya. Hal serupa kembali terjadi pada periode 2024–2029, ketika dirinya kembali dipercaya menjabat Wakil Ketua MPR.
Kini, Hidayat menilai sudah waktunya memberikan kesempatan kepada kader lain untuk mengisi posisi tersebut.
“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujarnya.
Keinginan tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan PKS. Partai kemudian menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, sebagai calon penggantinya.
Hidayat mengatakan, surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Ketua MPR juga ditembuskan kepada Presiden PKS. Selanjutnya, partai menggelar pembahasan internal untuk menentukan sosok pengganti sekaligus penugasan baru bagi dirinya.
Setelah melepas jabatan Wakil Ketua MPR, Hidayat akan lebih berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
PKS berencana menugaskannya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Menurut Hidayat, posisi tersebut sesuai dengan pengalaman dan kiprahnya selama ini dalam diplomasi parlemen, terutama untuk memperkuat hubungan internasional serta memperjuangkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Meski tidak lagi menjadi pimpinan MPR, Hidayat memastikan tetap menjadi anggota lembaga tersebut. Sebab, setiap anggota DPR RI secara otomatis juga menjadi anggota MPR.
“Karena kalau anggota DPR itu kan otomatis anggota MPR ya. Otomatis saja, cuman memang tidak lagi sebagai pimpinan MPR,” katanya.
Terkait proses pergantian pimpinan, Hidayat menjelaskan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada PKS atau fraksinya setelah surat pengunduran diri diterima.
Partai selanjutnya diminta mengajukan nama pengganti untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan MPR, termasuk pengambilan sumpah jabatan wakil ketua yang baru.
Hidayat kembali menekankan bahwa keputusan mundur tersebut merupakan rencana yang telah disiapkan sebelumnya dan tidak berhubungan dengan polemik politik terkait Gibran.
“Surat saya sampaikan tanggal 31, kemudian tanggal 4 November itu sudah dirapat oleh pimpinan MPR, kemudian finalisasi rapatnya adalah tanggal 10 November. Jadi enggak ada, enggak ada enggak ada hubungannya,” tegas Hidayat. []
