Jakarta, VIVA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar lontarkan komentar menohok saat menanggapi data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Rp185,03 triliun mengalir ke tambang emas illegal sepanjang 2023 hingga 2026.
Untuk diketahui, berdasarkan data PPATK, bahwa angka sebesar itu menunjukkan tambang ilegal bukan sekadar aktivitas di lokasi penambangan, melainkan bisnis dengan jaringan perdagangan dan perputaran dana yang luas. Selain itu, PPATK juga menyebut total perputaran dana mencapai Rp992 triliun.
Bisman Bakhtiar menilai besarnya transaksi itu mencerminkan lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya penegakan hukum di sektor pertambangan.
Menurut dia, PETI telah berkembang menjadi persoalan ekonomi yang melibatkan jaringan perdagangan lebih luas.
"Skala persoalan PETI sudah cukup serius. PETI bukan sekadar persoalan penambangan ilegal, tetapi telah melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran uang yang luas. Ini berarti ada pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang kurang maksimal," kata Bisman dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan. Pelaku PETI tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pemegang izin usaha pertambangan (IUP), sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan.
Kondisi ini juga, kata dia, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, karena perusahaan berizin harus bersaing dengan pelaku yang mengabaikan kewajiban hukum.
Bisman menyebut pengawasan rantai pasok mineral sebagai persoalan yang harus segera dibenahi. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya mengawasi lokasi penambangan, tetapi perlu menelusuri pergerakan mineral sejak produksi hingga perdagangan.
"Celah paling krusial itu pada pengawasan rantai pasok, khususnya keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan," ujarnya.
Ia mengingatkan risiko mineral hasil PETI masuk ke fasilitas pengolahan atau smelter dan jaringan perdagangan resmi dengan dokumen yang seolah-olah menunjukkan asal mineral dari wilayah IUP yang sah.
Karena itu, setiap mineral yang masuk ke industri pengolahan harus memiliki asal-usul yang jelas dan dapat diverifikasi.
Sementara, Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menyoroti sisi lain dari persoalan ini.
Menurut dia, praktik PETI berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari pajak, royalti, dan kewajiban lainnya, sekaligus merugikan perusahaan berizin yang harus bersaing dengan pelaku usaha tanpa beban kepatuhan serupa.
