Grid.ID - Baru-baru ini, kronologi mantan Kapolsek Dompu dipecat gegara hamili tahanan mendadak menjadi perbincangan banyak orang. Fakta-fakta baru pun terungkap di persidangan.
Ipda Sarbani, adalah mantan Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dirinya dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB, Senin (9/11/2026) lalu.
Pemecatan ini merupakan buntut dari pelanggaran kode etik atas dugaan hubungan seksual dengan seorang tahanan perempuan di Polsek Dompu. Dikutip dari Tribunnews pada Rabu (11/11/2026), diketahui Ipda Sarbani adalah perwira pertama Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Diduga, Ipda Sarbani telah melakukan hubungan badan dengan tahanan berperempuan berinisial DR. Bahkan, DR disebut sampai mengandung.
Dirinya dicopot dari jabatannya pada Senin (2/11/2026) lalu. Posisinya pun digantikan oleh Ipda Sumaharto.
Lalu, bagaimana kronologi mantan Kapolsek Dompu dipecat gegara hamili tahanan ini? Awal muka kasus ini terungkap saat DR hamil di dalam tahanan.
DR sendiri merupakan tahanan titipan. Ia menjalani hukuman lantaran penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi.
Perkara DR diketahui sudah memasuki tahap persidangan. Kehamilan DR diketahui sejak awal November 2026.
Kehamilan DR ini menjadi awal mula terungkapnya kasus tersebut. Pihak kepolisian pun kemudian mengusut kasus ini.
Sedangkan, dikutip dari Kompas.com pada Rabu (11/11/2026), terkuat beberapa fakta dari persidangan kasus ini. Di mana hubungan badan itu terjadi sejak 28 Juli 2026.
Hubungan badan itu pun terjadi berulang-ulang. Dalam keterangannya, hubungan itu masih berlanjut hingga Agustus 2026 lalu.
Hal itu diungkap oleh Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Mohammad Kholid. Kholid menyampaiakan bahwa Majelis KKEP menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap kronologi mantan Kapolsek Dompu dipecat gegara hamili tahanan ini.
Hubungan seksual itu terjadi di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Tak hanya itu, dari persidangan itu terkuak bahwa Sarbani disebut mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantornya.
"Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu," jelasnya.
Bahkan, dalam persidangan itu terkuak adanya rencana untuk menggugurkan janin yang dikandung oleh DR. Hal ini menjadi salah satu rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Sedangkan, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengungkap bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus ini. Pihaknya mengaku tetap berkomitmen untuk menjaga profesionalisme anggotanya.
"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan," terangnya.
"Majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," jelasnya.
Karena perbuatannya, Sarbani dijatuhi sanksi administratif berapa PTDH. Ia juga dijatuhi patsus atau penempatan khusus selama 30 hari.
Keputusan yang dijatuhkan pada Sarbani mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Keputusan ini, menurut Kholid menjadi bentuk komitmen institusi kepolisian untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB," jelasnya.
Sedangkan, Sarbani diketahui mengajukan banding atas keputusan tersebut. Namun, berdasarkan fakta persidangan, ia terbukti secara sah telah melanggar kode etik profesi Polri. (*)
Artikel Asli
