Tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo menyurati majelis hakim untuk meminta ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diperiksa dan diuji ulang. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang diajukan dalam proses persidangan.
"Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata pengacara Roy Suryo, Refly Harun, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Kubu Roy Suryo meminta pengujian ulang ijazah Jokowi dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi. Surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang itu juga ditembuskan ke Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung (JA), Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial (KY) hingga DPR.
"Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak, ada di sini. Ya, kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung," kata Refly Harun.
"Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Penuntut Umum perkara a quo, dan kemudian klien, KRMT Roy Suryo Notodiprojo. Mohon bisa diterima, Yang Mulia," tambah Refly.
Hakim menerima surat tersebut tapi belum memberikan respons atau memberi keputusan atas permohonan pemeriksaan ulang tersebut. Hakim hanya mengatakan sidang Roy akan dilanjutkan Rabu (18/11) dengan pemeriksaan saksi Adam Bayu Aji, Rismon Sianipar, dan Dumatno Budi Utomo.
Sebagai informasi, Jokowi juga telah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang ini. Jokowi bersaksi di Sidang Roy Suryo pada Kamis (5/11).
Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Jaksa mengatakan Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar soal ijazah Jokowi.
Akibat perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
(mib/eva)
