Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur mengkritik pemangkasan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebesar 28,03 persen dalam APBD 2027. Pemangkasan tersebut dikhawatirkan mengurangi kemampuan pengawasan internal pemerintah daerah, terlebih jumlah agenda audit juga berkurang dari 45 kali menjadi 35 kali.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim, Erick Komala, meminta Pemprov Jatim mengembalikan anggaran Inspektorat setidaknya ke angka Rp82 miliar agar fungsi audit, pengawasan, dan mitigasi risiko tetap berjalan.
“Anggaran Inspektorat dipangkas 28,03 persen, dari sebesar Rp92,66 miliar dalam P-APBD 2026 menjadi Rp66,69 miliar. Hal ini sangat berdampak, agenda audit dipangkas dari 45 kali menjadi 35 kali dan anggaran pengawasan saat ini hanya sebesar Rp11,65 miliar atau 0,042 persen dari APBD,” kata Erick dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Rabu (11/11/2026).
Menurut Erick, keterbatasan anggaran pengawasan berpotensi mengurangi kemampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengendalian internal. Padahal, pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan APBD sesuai perencanaan dan mencegah penyimpangan anggaran.
Fraksi PPP-PSI juga merujuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam dokumen pendapat akhirnya, fraksi tersebut menyebut alokasi pengawasan untuk daerah dengan kapasitas fiskal tinggi berkisar 0,3 hingga 0,5 persen.
“Untuk memperkuat fungsi pengawasan, review, dan mitigasi risiko fiskal, kami Fraksi PPP-PSI mengusulkan agar alokasi anggaran Inspektorat dikembalikan minimal sebesar Rp82 miliar lebih sebagaimana ketentuan Permendagri 17/2026,” ujarnya.
Erick mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kapasitas lembaga pengawas. Dia meminta Gubernur Jawa Timur mengembalikan anggaran Inspektorat setidaknya ke angka tahun 2026 dan memenuhi kebutuhan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Bagaimana kita mau mencegah korupsi jika pengawasnya dilemahkan? Kami Fraksi PPP-PSI meminta Gubernur mengembalikan anggaran Inspektorat minimal ke angka 2026. Efisiensi tidak boleh mematikan fungsi pengawasan,” tutur Erick.[asg/kun]
