Gibran Rakabuming Raka dikabarkan meneken surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Setelah meneken surat pengunduran diri, Gibran akan menyerahkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).
Katadata mendapatkan informasi mundurnya Gibran dari beberapa sumber pada Rabu sore hingga malam ini (11/11). Upaya konfirmasi atas kabar ini kepada Staf Khusus Wapres Tina Talisa.
Mundurnya Gibran di tengah usulan anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. Wacana pemakzulan ini bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir keabsahan ijazah pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan berdasarkan prosedur, jika seorang wapres mengundurkan diri maka dia harus mengajukan surat kepada MPR RI.
Dia menyebut hal ini dilakukan karena presiden dan wakil presiden saat ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu terdapat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan tersebut memenangkan pemilu dan dilanjutkan pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang MPR.
“Jadi kalau proses pemberhentian Wakil Presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh MPR sepanjang konstitusi kita memperhatikannya seperti itu,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Pertemuan Gibran dan PrabowoSehari sebelumnya, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai masalah ijazah pendidikannya yang berujung wacana pemakzulan. Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran kepada wartawan, Selasa (10/11).
Dia mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo menyarankan agar dia melawan putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, belakangan pernyataan Gibran ini dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah kabar pernyataan Prabowo memberikan saran kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah dengan berjuang atau fight di PTUN.
Dia menyebut dalam acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2026, Yusril merupakan orang yang terakhir dipanggil oleh Prabowo. Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril benar adanya. “(Setelah acara) dia keluar untuk menjelaskan bahwa tidak ada peluang Pak Gibran untuk ke PTUN. Sementara Pak Gibran tadinya bilang seolah-olah dia disuruh Bapak Presiden untuk fight di PTUN,” kata Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).
