HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR. Jika proses tersebut berujung pada pemberhentian Gibran, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menggantikan? Bagaimana mekanisme pengisiannya?
Isu ini mengemuka di tengah tarik-menarik kekuatan politik di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, muncul kabar Gibran sempat menyampaikan keinginan mundur kepada Prabowo sebelum DPR membahas penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Firdaus Muhammad, menilai perkembangan tersebut menjadi pintu masuk bagi perubahan posisi politik Gibran. Setidaknya ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi, yakni tetap bertahan sebagai wakil presiden, mengundurkan diri, atau menghadapi proses pemakzulan.
Menurut Firdaus, ketiga kemungkinan itu tidak mudah diselesaikan karena masing-masing memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan, termasuk persoalan pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi kekosongan.
“Jika Gibran mengundurkan diri dan diterima, belum tentu selesai persoalan. Termasuk siapa pengganti dan proses pergantiannya. Soal lain, jika dimakzulkan oleh DPR juga bisa jadi wacana politik berkepanjangan,” ujar Firdaus, Selasa (10/11/2026).
Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Artinya, apabila Gibran benar-benar diberhentikan atau mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diterima sesuai ketentuan, penggantinya tidak otomatis berasal dari partai politik tertentu atau ditunjuk langsung oleh Presiden. Mekanisme konstitusional mengharuskan Presiden mengajukan dua nama untuk dipilih MPR.
Sementara itu, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. DPR harus menempuh mekanisme konstitusional dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian wakil presiden.
Setelah itu, apabila MK membenarkan pendapat DPR, usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan UUD 1945.
Dinilai Tak Ada Lagi Langkah Hukum
Di sisi lain, polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran terus menjadi sorotan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) disebut telah memberikan konsekuensi hukum terhadap persoalan tersebut.
Gibran dinilai tidak lagi memiliki upaya hukum personal untuk menggugat substansi persoalan yang telah diputuskan. Adapun upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA disebut hanya dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum, termasuk kementerian terkait jika memenuhi persyaratan.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai langkah Gibran membawa persoalan tersebut ke PTUN hanya menjadi cara untuk mengulur waktu. Menurutnya, persoalan surat keputusan (SK) penyetaraan pendidikan telah melewati proses di MA dan dinyatakan batal.
“Tidak ada lagi langkah personal Gibran, kecuali Kemendikbud yang mau mengajukan PK (atas putusan MK),” kata Sugiat dalam wawancara di televisi. (*)
