Panel Barus menyatakan mundur dari kepengurusan DPP Projo. Keputusan tersebut diambil karena ia ingin fokus mengawal dan menjalankan berbagai agenda kerakyatan Presiden Prabowo Subianto melalui tugasnya sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi.
Ia menjelaskan sejumlah program pemerintahan Prabowo yang saat ini menjadi perhatiannya, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), redistribusi lahan untuk rakyat, hingga transisi energi.
“Sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, terkadang saya merasa perlu mengingatkan publik akan tujuan-tujuan besar kenegaraan yang sedang diperjuangkan,” ujar Panel dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Panel mengatakan, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan besar sejak awal masa pemerintahan. Salah satunya ketidakpastian ekonomi dan politik global yang dipicu rivalitas geoekonomi antarnegara hingga memunculkan konflik bersenjata di sejumlah wilayah.
“Ketidakpastian ekonomi politik global akibat rivalitas geoekonomi ini cukup besar dan sudah memicu konflik bersenjata di Ukraina dan Timur Tengah,” jelas Panel.
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan sejumlah agenda untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global tersebut. Di antaranya melalui program MBG, KDKMP, penguasaan kembali lahan dan redistribusi lahan kepada rakyat, serta transisi energi melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp.
“Tentu agenda-agenda besar ini juga membuat politik semakin dinamis karena ada faktor ekonomi politik yang turut berpengaruh,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Kementerian Koperasi, Panel mengaku turut terlibat dalam pelaksanaan berbagai program tersebut. Salah satunya dengan mendorong keterlibatan koperasi dalam rantai pasok program MBG.
Dalam program tersebut, ia menginisiasi agar koperasi dapat mengambil bagian dalam penyediaan kebutuhan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi program pemerintah.
Selain MBG, Panel juga mendorong penguatan koperasi petani sawit. Ia ingin koperasi petani sawit memiliki pabrik minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sendiri agar petani bisa mendapatkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan.
Panel menyebut, saat ini sudah terdapat contoh koperasi yang memiliki fasilitas pengolahan CPO, yakni KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Koperasi tersebut memiliki pabrik CPO dengan kapasitas produksi mencapai 45 ton per jam.
“Kepemilikan koperasi atas pabrik CPO ini juga relevan dan dapat menjadi solusi bagi pengelolaan lahan-lahan sawit yang saat ini dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH dan sebagian dititipkan kepada Agrinas Palma Nusantara,” katanya.
Ia menilai kepemilikan pabrik CPO oleh koperasi akan menjadi penting apabila lahan-lahan perkebunan sawit yang dikuasai kembali oleh negara nantinya didistribusikan kepada masyarakat.
Menurutnya, redistribusi lahan sawit kepada rakyat dengan basis koperasi dapat memberikan peluang lebih besar bagi petani untuk mengelola hasil perkebunannya secara mandiri. Terlebih, apabila koperasi yang menaungi para petani tersebut juga memiliki fasilitas pengolahan CPO.
Dengan begitu, petani tidak hanya memperoleh hasil dari produksi tandan buah segar (TBS), tetapi juga berpotensi menikmati nilai tambah dari pengolahan sawit.
Beralih ke sektor transisi energi dan ekonomi hijau, Panel menyampaikan bahwa pihaknya melalui Kementerian Koperasi juga mendorong dua inisiatif yang melibatkan koperasi.
Inisiatif pertama dilakukan melalui kerja sama Kementerian Koperasi dengan Pertamina dalam percontohan pengumpulan minyak jelantah berbasis koperasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
“Rakyat mengumpulkan minyak jelantah untuk disetorkan kepada koperasi. Manfaat uang kompensasinya bisa langsung dirasakan,” jelasnya.
Selain itu, minyak jelantah tidak lagi menyumbat saluran pembuangan air atau merusak lingkungan warga. Minyak jelantah tersebut akan diolah oleh Pertamina menjadi avtur dan BBM jenis lainnya.
Inisiatif kedua berkaitan dengan pengembangan energi surya melalui pembangunan dan pengoperasian PLTS berkapasitas 1 megawatt di Pulau Sembur, Kota Batam, Kepulauan Riau.
“Di sana sudah beroperasi PLTS 1 MW yang dilengkapi pabrik es dan cold storage untuk menopang kehidupan nelayan. Dulu, sebelum PLTS dibangun, warga pulau hidup dalam gelap gulita. Kini mereka sudah merdeka dari kegelapan dan semoga dalam beberapa waktu ke depan juga merdeka dari kemiskinan,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran PLTS dan fasilitas pendukungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses listrik.
Panel menambahkan, masih terdapat sejumlah agenda pemerintahan Prabowo yang akan menjadi fokus pekerjaannya dalam waktu mendatang. Di antaranya konsolidasi koperasi petani beras dan penyelenggaraan rapat umum koperasi peternak ayam.
“Ini semua untuk turut memastikan keberlangsungan agenda kemandirian pangan yang diusung Presiden Prabowo,” ucapnya.
