tvOnenews.com, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan respons menyusul ramainya narasi di ruang publik yang menyebut wilayahnya sebagai 'Kota Autopilot'.
Pemkot memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan berjalan normal berdasarkan sistem, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin menjelaskan bahwa tata kelola daerah tidak semata-mata bergantung pada individu, melainkan digerakkan oleh sistem birokrasi yang terstruktur mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
"Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi," ujar Asep kepada awak media di Tangerang Selatan, Rabu (11/11/2026).
- Antara
Asep merinci bahwa pembagian tugas berjalan sesuai fungsi jabatan yang diemban, di mana kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sekretaris daerah mengkoordinasikan administrasi, serta perangkat daerah mengeksekusi program pelayanan publik secara langsung.
Pemkot Tangsel berkomitmen penuh agar kesinambungan layanan dasar—seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur—tidak terganggu oleh dinamika politik apa pun.
Kendati demikian, Asep menegaskan bahwa Pemkot Tangsel tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan dan kekurangan yang masih ada di lapangan, serta senantiasa membuka diri terhadap kontrol sosial dari masyarakat.
"Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan," tegasnya.
Menanggapi polemik tersebut, pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko turut angkat bicara. Ia menilai bahwa label 'Kota Autopilot' yang dialamatkan kepada Tangsel sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurut Yanuar, Pemkot Tangsel justru terbukti sangat aktif dan sigap menjalankan fungsi regulasi serta penataan wilayah di tengah pesatnya pertumbuhan bisnis dan pembangunan kawasan oleh pihak pengembang.
"Sebutan 'Kota Autopilot' itu sama sekali tidak ada dan tidak berdasar. Justru, di tengah pesatnya perkembangan kota dan bisnis yang digerakkan oleh para pengembang ternama, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan manapun tanpa terkecuali," pungkas Yanuar. (raa/amr)
