Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengonfirmasi pemerintah mengusulkan bahwa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana bisa dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana pada Rabu (11/11/2026).
Dalam dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana harus memenuhi ketentuan dan kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan ini juga sudah mendapatkan persetujuan tim perumus.
"Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan," ujar Dhahana saat ditemui usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dhahana mengatakan perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan tidak berdasarkan putusan kepada tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; sakit permanen; atau meninggal dunia. Dalam hal ini, bila yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi melarikan diri; sakit permanen; atau meninggal dunia, maka perampasan aset bisa dilakukan.
"Ya pertama dia sebagai pelaku, ternyata pada saat dinyatakan pelaku itu, dia itu melarikan diri. Dia itu meninggal, dia cacat permanen. Itu yang menjadi subjeknya," ujarnya.
Dalam dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat, disebutkan juga tahapan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ini meliputi penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan; pemberkasan; pengajuan permohonan perampasan aset; pemanggilan; pemeriksaan di sidang pengadilan; putusan; pelaksanaan putusan; dan upaya hukum.
(hsy/hsy)
