tvOnenews.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia resmi mengonfirmasi rencana pertemuan bilateral penting antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping.
Pertemuan tingkat tinggi ini dijadwalkan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pekan depan.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto mengungkapkan bahwa salah satu agenda krusial yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penjajakan kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
"Terkait pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden China Xi Jinping, saat ini rencananya masih sedang difinalkan. Yang akan dibahas salah satunya terkait dengan persetujuan untuk memulai diskusi soal pembentukan CEPA," kata Santo Darmosumarto dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- BPMI Istana Negara
Santo menjelaskan, langkah awal penjajakan CEPA ini menunjukkan adanya kesamaan visi dan niat kuat antara Jakarta dan Beijing untuk meningkatkan level kerja sama ekonomi strategis ke taraf yang lebih komprehensif.
Selain pertemuan bilateral yang telah dipastikan dengan Presiden Xi Jinping, Kemlu RI saat ini juga tengah mengupayakan ruang pertemuan dengan mitra-mitra ekonomi global lainnya yang hadir di KTT APEC.
Kendati demikian, tantangan padatnya agenda kenegaraan membuat opsi pertemuan singkat dalam format “pull aside” antarpemimpin ekonomi turut disiapkan.
Agenda Utama Presiden Prabowo di KTT APEC Shenzhen
Berdasarkan jadwal resmi, KTT APEC di Shenzhen, China, akan dihelat pada 18–19 November 2026.
18 November 2026: Presiden Prabowo dijadwalkan memenuhi undangan khusus untuk menghadiri KTT CEO APEC, yang mempertemukan para pemimpin ekonomi dan sektor swasta global guna mendiskusikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
19 November 2026: Kepala Negara akan mengikuti agenda utama yaitu Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC.
"Kita mengharapkan agenda tersebut memberi ruang dialog antara sektor publik dan swasta, serta pemerintah, untuk membahas bagaimana memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkas Santo.
