HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sorotan di tengah kabar pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyempatkan diri meninjau SMAN 1 Mamasa yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Di hadapan pihak sekolah, Gibran bahkan menyampaikan permohonan maaf setelah melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai belum layak untuk menunjang aktivitas belajar mengajar.
“Saya mohon maaf ya, ini sekolahnya sampai seperti ini,” kata Gibran saat meninjau sekolah tersebut.
Gibran tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga menjanjikan perbaikan melalui program revitalisasi sekolah agar para siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih nyaman.
“Nanti kita revitalisasi ya,” ujar Gibran.
Kunjungan ke SMAN 1 Mamasa tersebut menjadi salah satu agenda Gibran di Sulawesi Barat yang menarik perhatian, terlebih berlangsung ketika dinamika politik nasional tengah diwarnai kabar mengenai rencana pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.
Gibran sebelumnya dikabarkan menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah perkembangan politik, termasuk polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan agar persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
Kabar pengunduran diri Gibran kemudian semakin menyita perhatian setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa wakil presiden tersebut mundur dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
“(Gibran mundur) betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi.
Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai pertemuan Gibran dan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma yang disebut berkaitan dengan penyampaian surat pengunduran diri.
Meski demikian, perlu dibedakan antara penyampaian keinginan mundur, penyerahan surat pengunduran diri, dan berakhirnya masa jabatan wakil presiden karena ketiganya memiliki konsekuensi administratif serta konstitusional yang berbeda.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Istana yang memastikan bahwa Gibran telah menyelesaikan seluruh prosedur pengunduran diri dan resmi berhenti sebagai wakil presiden.
Mekanisme Penggantian Wapres Gibran
Di tengah perkembangan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada mekanisme konstitusional apabila jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan, mekanisme penggantian wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memilih satu wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
“Kalau wakil (presiden) yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dia calonkan sebagai pengganti Wakil Presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” kata Mahfud melalui kanal YouTube-nya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mahfud, kewenangan mengajukan dua kandidat sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sehingga berbagai pihak tidak perlu terburu-buru memperdebatkan nama yang berpeluang menggantikan Gibran.
Ia menilai, hal paling penting saat ini adalah memastikan proses pengunduran diri benar-benar selesai sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yang penting proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya, nanti Presiden memilih dua orang,” tegasnya.
Mahfud juga menjelaskan bahwa Presiden dapat membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Selain partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat sipil juga dapat dimintai pandangan mengenai sosok yang dinilai layak mengisi posisi wakil presiden.
Namun, masukan tersebut tidak boleh berubah menjadi tekanan politik yang memaksakan kandidat tertentu karena keputusan mengenai dua nama yang diajukan tetap menjadi kewenangan Presiden.
“Menurut Undang-Undang Dasar, sebenarnya sepenuhnya hak Presiden untuk menentukan dua orang itu. Tetapi secara etis biasanya prosedur, biasanya kan memanggil pimpinan partai dulu, biar enak,” ujarnya.
“Iya, biar enak. Lalu pimpinan ormas bisa didengar, masyarakat sipil didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Tidak boleh kita memaksakan harus si B, harus siapa,” sambung Mahfud.
Ia juga menanggapi kemungkinan munculnya desakan agar tokoh-tokoh yang pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden kembali masuk dalam bursa calon pengganti wakil presiden.
Menurut Mahfud, pengisian jabatan tersebut sebaiknya tidak didasarkan pada kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan negara.
MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru
Mekanisme penggantian wakil presiden juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dalam ketentuan tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan.
Presiden kemudian mengajukan dua nama calon pengganti yang memenuhi persyaratan konstitusional untuk dipilih oleh anggota MPR.
Kedua kandidat tersebut akan mengikuti proses pemilihan hingga satu nama memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai wakil presiden.
Dengan mekanisme tersebut, penggantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan Presiden karena pemilihan tetap menjadi kewenangan MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus mengikuti prosedur formal yang melibatkan MPR.
Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR agar lembaga tersebut dapat memproses kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Setelah kekosongan jabatan diproses, Presiden akan mengajukan dua kandidat pengganti untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dengan demikian, kunjungan Gibran ke Sulawesi Barat dan peninjauan SMAN 1 Mamasa berlangsung di tengah situasi politik yang belum sepenuhnya menemukan kepastian mengenai masa depan jabatannya.
Sementara janji revitalisasi sekolah di Mamasa menjadi salah satu pesan yang disampaikan Gibran dalam kunjungannya, publik kini menunggu kepastian mengenai kelanjutan statusnya sebagai wakil presiden serta proses konstitusional apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dilakukan.
