Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama tengah memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta pendidikan diniyah formal sebagai langkah memperkuat penjaminan mutu sekaligus menjaga kekhasan sistem pendidikan pesantren di Indonesia.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag Mastuki mengatakan pemetaan tersebut dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) agar kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi riil serta kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan pesantren.
“Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat,” ujar Mastuki di Jakarta, Rabu.
Upaya tersebut dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, serta praktisi pesantren.
Menurut dia, pemetaan komprehensif diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pendidikan, potensi, tantangan, serta kebutuhan setiap model penyelenggaraan pendidikan pesantren.
Ia menjelaskan pendidikan pesantren memiliki karakteristik beragam, mulai dari pembelajaran kitab kuning secara bertahap, model mualimin yang memadukan berbagai bidang pembelajaran dan penguatan bahasa, hingga pendidikan diniyah formal dengan sistem yang lebih terstruktur.
Mastuki menegaskan keberagaman tersebut tidak perlu diseragamkan karena setiap model memiliki kekhasan yang perlu dikenali dan diperkuat melalui standar mutu yang sesuai dengan karakteristik pendidikannya.
“Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi salah satu landasan bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program, kebijakan, dan layanan yang lebih tepat sasaran,” kata dia.
Kepala Subdirektorat Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu Endi Suhendi mengatakan kegiatan perdana tersebut melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, termasuk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, dan Dewan Masyayikh.
Sejumlah asosiasi penyelenggara pendidikan pesantren, seperti FKPM Salafiyah-Mualimin dan ASPENDIF, juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Dalam forum itu, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tiga model pendidikan, yakni Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF).
Diskusi tersebut membahas berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, antara lain konstruksi kurikulum, silabus, penggunaan kitab sebagai bahan ajar, hingga perangkat pembelajaran yang diterapkan masing-masing lembaga.
Endi berharap forum tersebut menjadi awal dari dialog berkelanjutan antara pemerintah dan para penyelenggara pendidikan pesantren untuk memperkaya bahan penyusunan kebijakan.
“Harapannya, kegiatan ini bukan menjadi yang terakhir. Kita ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut sehingga berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan,” katanya.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag Mastuki mengatakan pemetaan tersebut dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) agar kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi riil serta kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan pesantren.
“Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat,” ujar Mastuki di Jakarta, Rabu.
Upaya tersebut dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, serta praktisi pesantren.
Menurut dia, pemetaan komprehensif diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pendidikan, potensi, tantangan, serta kebutuhan setiap model penyelenggaraan pendidikan pesantren.
Ia menjelaskan pendidikan pesantren memiliki karakteristik beragam, mulai dari pembelajaran kitab kuning secara bertahap, model mualimin yang memadukan berbagai bidang pembelajaran dan penguatan bahasa, hingga pendidikan diniyah formal dengan sistem yang lebih terstruktur.
Mastuki menegaskan keberagaman tersebut tidak perlu diseragamkan karena setiap model memiliki kekhasan yang perlu dikenali dan diperkuat melalui standar mutu yang sesuai dengan karakteristik pendidikannya.
“Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi salah satu landasan bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program, kebijakan, dan layanan yang lebih tepat sasaran,” kata dia.
Kepala Subdirektorat Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu Endi Suhendi mengatakan kegiatan perdana tersebut melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, termasuk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, dan Dewan Masyayikh.
Sejumlah asosiasi penyelenggara pendidikan pesantren, seperti FKPM Salafiyah-Mualimin dan ASPENDIF, juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Dalam forum itu, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tiga model pendidikan, yakni Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF).
Diskusi tersebut membahas berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, antara lain konstruksi kurikulum, silabus, penggunaan kitab sebagai bahan ajar, hingga perangkat pembelajaran yang diterapkan masing-masing lembaga.
Endi berharap forum tersebut menjadi awal dari dialog berkelanjutan antara pemerintah dan para penyelenggara pendidikan pesantren untuk memperkaya bahan penyusunan kebijakan.
“Harapannya, kegiatan ini bukan menjadi yang terakhir. Kita ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut sehingga berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan,” katanya.
