jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk membongkar sistem dan jaringan yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan penangkapan pelaku tidak cukup untuk mengakhiri ancaman apabila perangkat penyadapan masih aktif, akses belum dicabut, dan data hasil penyadapan masih dikuasai pihak yang tidak berwenang.
BACA JUGA: Ungkit Permasalahan Rempang, IAW Ingatkan Prabowo Tak Ulangi Kesalahan Rezim Jokowi
"Bagaimana jika pelaku penyadapan ilegal berhasil ditangkap, tetapi perangkatnya masih aktif, aksesnya belum dicabut, dan hasil penyadapannya tetap beredar? Perkaranya mungkin selesai di pengadilan, tetapi ancamannya belum tentu berakhir," kata Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Menurut dia, dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 perlu ditelusuri secara menyeluruh.
BACA JUGA: BPKN Desak Pengusutan Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Sejumlah Tokoh
Penyelidikan juga perlu menguji informasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengenai dugaan penyadapan sejak Pemilu 2024, tanpa langsung mengaitkannya dengan perkara yang sedang berjalan.
IAW mengaku telah menerima sejumlah dokumen dan bahan teknis, antara lain foto instalasi elektronik, daftar pemeliharaan 79 komputer pada 2023, indeks pengadaan perangkat Strategic Intrusion Mobile tahun 2020, serta spesifikasi teknologi 5G Tactical Direction Finder.
BACA JUGA: Penyadapan Presiden: Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak dengan Hormat
Organisasi tersebut juga menerima enam foto yang menurut sumber memperlihatkan pemindahan perangkat dari lokasi yang disebut safehouse pada Oktober 2023.
IAW meminta penyidik memverifikasi keaslian dan relevansi seluruh bahan tersebut sebelum menarik kesimpulan.
Selain itu, IAW menyoroti dokumen Laporan Kegiatan Implementasi 17 Sensor Kementerian/Lembaga yang mencantumkan identitas unit intelijen siber BIN tahun 2021.
Dokumen tersebut memuat informasi pemasangan perangkat keamanan jaringan Forcepoint N1105 di sejumlah instansi. Iskandar menegaskan, pemantauan keamanan jaringan tidak otomatis termasuk penyadapan, tetapi penggunaan teknologi tersebut harus memiliki dasar kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
IAW juga meminta pemerintah menelusuri pengadaan dan pengelolaan aset teknologi di lingkungan Polri.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2020, BPK menemukan kurang saji realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari pinjaman serta hibah luar negeri sebesar Rp115,38 miliar, kelebihan pembayaran Rp17,70 miliar, dan denda keterlambatan Rp8,40 miliar yang belum dipungut.
IAW mengingatkan temuan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai kerugian negara ataupun bukti penyalahgunaan perangkat penyadapan.
Untuk mencegah penyalahgunaan teknologi pengawasan, IAW mengusulkan tujuh langkah, mulai dari menuntaskan penyidikan secara independen, menelusuri dugaan kegiatan terdahulu, merekonsiliasi aset teknologi sensitif, memeriksa legalitas intersepsi, menghentikan akses ilegal, mengamankan hasil penyadapan, hingga membangun pengawasan berkelanjutan melalui audit akses dan evaluasi prosedur.
Iskandar juga mengingatkan penyidik agar tidak terburu-buru mengaitkan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar. Menurutnya, penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur makar terhadap Presiden maupun upaya menggulingkan pemerintah.
"Keberhasilan penyidikan bukan diukur dari beratnya pasal, melainkan ketepatan pembuktian dan kemampuan mencegah pelanggaran berulang," ujarnya.
IAW meminta Presiden Prabowo memperoleh evaluasi terpadu mengenai penguasaan perangkat, legalitas akses, dan koordinasi antarlembaga agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat ditutup. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
